jpnn.com - SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mempermudah layanan bagi masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor.
Pemprov Jateng meluncurkan program Samsat Corporate untuk mempermudah warga membayar pajak.
BACA JUGA: Nana Sudjana: Kami akan Terus Melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba
Peluncuran program Samsat Corporate dilakukan oleh Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana di PT Triangle Motorindo Semarang, Jateng, Selasa (7/11).
Program ini merupakan inovasi yang dilakukan atas kerja sama Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jateng, PT Jasa Raharja, dan Direktorat Lalu Lintas Polda Jateng.
BACA JUGA: Pemprov DKI Gelar Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Berlaku Mulai 22 Juni
Nana menjelaskan dengan keberadaan Samsat Corporate di perusahaan, karyawan tidak perlu lagi meminta izin kepada manajemen untuk keperluan mengurus pajak kendaraan bermotor.
Sebab, perusahaan sudah menyediakan Samsat di lingkungan perusahaannya.
BACA JUGA: Menunggak Pajak Rp 8,3 Miliar, Bos Perusahaan Sawit di Riau Ini Ditahan
"Ada beberapa perusahaan yang setiap karyawannya izin, mengurangi gajinya (karyawan). Itu (kerugian) bagi karyawan. Bagi perusahaan sendiri, setiap karyawan yang izin, (dianggap) akan mengurangi produktivitas perusahaannya," tutur Nana.
Sementara, lanjut dia, dampak bagi pemerintah ialah target pendapatan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) menjadi tidak tercapai.
Maka dari itu, kehadiran Samsat Corporate sebagai solusi jitu. Karyawan tidak perlu kehilangan pendapatan.
Produktivitas perusahaan terjaga.
Target pendapatan pemerintah daerah juga bisa digenjot.
Menurut dia, program ini sebagai salah satu bentuk meningkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Dengan upaya proaktif memberikan pelayanan kepada masyarakat, diharapkan pendapatan daerah juga akan meningkat.
Nana menambahkan peningkatan pendapatan daerah akan bermanfaat untuk kemajuan pembangunan Jawa Tengah.
Dengan begitu, masyarakat akan menerima manfaat dari kemajuan pembangunan tersebut sehingga Jawa Tengah kian maju dan kesejahteraan masyarakat meningkat.
Nana menambahkan Samsat Corporate ini ditargetkan bisa diselenggarakan di perusahaan yang memiliki karyawan minimal 500 orang.
Di Jawa Tengah, potensi perusahaan yang memiliki karyawan paling tidak 500 orang ada sebanyak 590.
"Jadi, kami standarkan, kalau 500 (karyawan) ke atas, nanti kami akan koordinasi, kemudian Samsat Corporate itu ada di perusahaan tersebut, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat," ujar dia.
Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah Nadi Santosa mengatakan tahun ini target pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 6 triliun lebih. Sampai awal November 2023 ini tercapai 76 persen.
"Harapannya dengan Samsat Corporate ini ada percepatan. Ya paling tidak mendekati 100 persen di akhir tahun," kata dia. (jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi