jpnn.com, BANGKINANG - Anggota DPRD Kampar, Hanafiah mengatakan, di Kabupaten Kampar masih banyak sekolah yang kondisi bangunannya memprihatinkan.
Menurut Hanafiah sekolah dasar yang terletak di pelosok, masih kurang mendapat perhatian dari Pemerintah Kampar.
BACA JUGA: Tahanan Dianiaya, Kepala Berlubang, Tangan Patah, Keluarga: Nyawa harus Dibalas Nyawa
"Sekolah yang sudah memenuhi syarat, baik infrastrukturnya, maupun tenaga pendidiknya, kebanyakan hanya di wilayah perkotaan. Sedangkan sekolah yang di pinggiran kabupaten, masih jauh dari kata standar. Belum memadai sedikitpun," kata Hanafiah seperti dilansir Riau Pos (Jawa Pos Group) hari ini.
Seperti di kawasan Kecamatan Tapung. Dari catatannya, ada beberapa sekolah yang belum layak. Terutama dari segi bangunan. Bahkan, ada sekolah yang dibangun oleh swadaya masyarakat.
BACA JUGA: Tahanan Tewas Diduga Dianiaya Penyidik, Duh Gusti Wajahnya...
"Contohnya seperti SDN 026 Desa Danau Lancang di Kecamatan Tapung Hulu. Kemudian SDN 031, SDN 032 dan SDN 030. Di sini, masih ada bangunan sekolah yang atapnya daun. Dindingnya kayu. Bahkan, siswa belajar dengan lantai tanah," kata politisi PDI Perjuangan ini.
Di SDN 026 ini lanjutnya, memang sudah ada dibangunan 6 ruangan belajar di tahun 2003. Namun, ruangan itu belum bisa menampung murid yang ada. Oleh karena itu, wali murid mengambil inisiatif untuk membangun ruang belajar semi permanen.
BACA JUGA: Ketua Hanura Kampar Dipecat, Gerakan Muda Siap Persatukan Kader
"Dari pada anak putus sekolah, maka bangunan sekolah dibangun swadaya masyarakat. Kalau sekolah di tempat lain, jalannya terlalu jauh," sebutnya.
Tak hanya di sana katanya, sekolah-sekolah lainnya yang ada di pelosok Kampar, juga masih memprihatinkan. Seperti di Kecamatan Kampar Kiri dan kecamatan lainnya yang jauh dari pusat pemerintahan.
Selain itu, yang tidak terperhatikan oleh pemerintah adalah tenaga pendidiknya. Di mana, guru yang mengajar di sekolah itu, mayoritas adalah tenaga honor. Yang PNS, hanya kepala sekolahnya saja.
Sementara di wilayah pusat pemerintahan, hampir semua guru yang PNS. Sehingga dia menilai, tidak adanya pemerataan guru PNS yang mengajar di Kampar ini.
"Sementara, kita inginkan pendidikan yang baik. Kalau begini, akan sulit terwujud. Kita juga pernah sampaikan dalam pembahasan di DPRD. Tapi realisasinya belum maksimal," kata dia.
Hanafiah berharap, agar pimpinan baru Kampar, bisa menyelesaikan permasalahan ini. "Pegawai yang menumpuk itu, tolonglah dilakukan pemerataan. Jangan hanya di kota," tegasnya.
Dia juga meminta agar program Presiden Jokowi terkait pembangunan ke pelosok itu, dilaksanakan oleh Pemkab Kampar. "Tolong menyelaraskan program presiden tentang pembangunan di desa," harapnya.(*4)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ironis, Sekolah Negeri Ini Ternyata Belum Memiliki Toilet
Redaktur & Reporter : Budi