jpnn.com - JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri bakal berkeliling menemui pengusaha dan pekerja yang berada di kawasan-kawasan industri, untuk menggalang dukungan konsep pembangunan Sejuta Rumah yang diusung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
Program pembangunan Sejuta Rumah ini merupakan kebijakan pemerintah untuk mengatasi kekurangan rumah di Indonesia. Kelompok yang yang menjadi sasaran adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yaitu kelompok Nelayan, Pekerja/Buruh, PNS, TNI dan Polri.
BACA JUGA: Ini Alasan RUU Daerah Otonomi Baru Tak Masuk Prolegnas 2014-2019
“Pemerintah berupaya mempercepat program penyediaan rumah ini yang menjadi kebutuhan masyarakat dengan menggalang dukungan dari berbagai pihak terkait,“ kata Menaker Hanif di Jakarta, Kamis (29/1).
Hal tersebut diungkapkan Menaker Hanif seusai menerima Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal beserta jajaran pengurus.
BACA JUGA: Pakar Hukum Wanita Ini Minta DPR Perhatikan Norma dan Etika
Hadir pula dalam acara ini, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) R. Irianto Simbolon dan Plt. Dirjen Pembinaan Pengawas Ketenagakerjaa (PPK) Muji Handaya.
Menaker Hanif mengatakan untuk membahas strategi pembiayaan pembangunan Sejuta Rumah, pada tahun anggaran 2015 telah dilaksanakan rapat koordinasi pada 13 Januari 2015 yang dipimpin oleh Wapres Jusuf Kalla.
BACA JUGA: Kejagung Sita Rp 335 Juta dari Petinggi Adhi Karya
Hasilnya, program ini akan diwujudkan melalui APBN dengan alokasi sebesar Rp11,7 triliun dengan target 334.000 unit dan non-APBN sebesar Rp63,5 triliun sebanyak 660.000 unit rumah.
“Sebagai tindaklanjutnya, langsung diadakan juga rapat koordinasi antar kementerian/lembaga untuk implementasi program penyediaan rumah tersebut, pembahasan meliputi anggaran pembiayaan pembangunan perumahaan dan kendala serta resiko yang mungkin dihadapi,” kata Hanif.
Dikatakan Hanif saat ini yang mendesak dilakukan adalah inventaris penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan yang lokasinya tersebar di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di kawasan-kawasan industri yang banyak pekerjanya.
“Kita terus melakukan pendekatan terhadap pemerintah daerah dan perusahaan-perusahaan industri dan pihak terkait lainnya untuk mendukung penyediaan lahan-lahan kosong di kawasan industi yang bisa dimanfaarkan untuk membangun rusunawa atau rusunami,” jelasnya. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kementerian DPDTT Siapkan Buku Panduan Pengelolaan Dana Desa
Redaktur : Tim Redaksi