jpnn.com, MEDAN - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendorong revitalisasi Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3) harus segera dilakukan.
Hal ini diperlukan mengingat peran dari Balai K3 yang ada sangat penting dalam upaya memberikan pelindungan aspek keselamatan dan kesehatan bagi para pekerja.
BACA JUGA: Kemnaker Kupas Upaya Mengatasi Tantangan Kesehatan Kerja di Masa Depan Lewat Workshop
"Dalam perkembangannya, peran dari pengawas ketenagakerjaan memiliki tantangan lebih ke depannya, mengingat standarisasi pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja dalam implementasinya kedepan terus mengalami modernisasi dan cakupan perusahaan dan pekerja yang diuji pun akan banyak," kata Menaker Ida Fauziyah saat melakukan kunjungan di Balai K3 Medan, Sumatera Utara, Selasa (17/5).
Dia menyampaikan upaya revitalisasi Balai K3 yang terus dilakukan Kemnaker, di antaranya revitalisasi Balai K3 secara komprehensif, revitalisasi peralatan Uji K3, dan revitalisasi pengembangan laboratorium keselamatan kerja.
BACA JUGA: Kemnaker Siapkan Pelatihan bagi SDM Indonesia untuk Jadi Perawat Lansia di Jepang
Lebih lanjut Menaker Ida menyebutkan revitalisasi Balai K3 dalam upaya mendukung penerapan K3 sangat menarik untuk dikaji lebih jauh, terutama kesiapan perangkat pendukung baik dari sisi sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana, serta peralatan.
Revitalisasi Balai K3 diharapkan terjadi percepatan promosi K3 secara meluas dan komprehensif.
BACA JUGA: Gandeng Pemerintah Austria, Kemnaker Optimalkan Pengembangan BLK Maritim di Medan
"Bayangkan dengan cakupan luas bangunan yang hanya seluas seribu meter persegi, Balai K3 Medan ini harus melayani cakupan pelayanan K3 kepada perusahaan di seluruh Sumatra, kecuali Provinsi Lampung. Maka dari itu, hal ini tentu merupakan tantangan bagi kita semua untuk bisa saling men-support satu sama lain," ujar Menaker Ida.
Pada kesempatan ini pula, tak lupa Menaker Ida memberikan dukungannya dan terus mendorong kepada para pegawai Balai K3 Medan dengan segala keterbatasan yang ada untuk mencari alternatif solusi, baik kolaborasi maupun sinergitas dengan pemerintah daerah. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi