jpnn.com, JAKARTA - Mantan hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (Jakpus) Syarifuddin Umar menerima pembayaran ganti rugi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pembayaran ganti rugi itu merupakan perintah Mahkamah Agung dalam putusan praperadilan.
Sebelumnya Syarifuddin mengajukan gugatan praperadilan untuk mempersoalkan penyitaan yang dilakukan KPK pada 2011. MA pun mengabulkan gugatan itu pada 2013.
BACA JUGA: Sudah 2 Bulan Pansus Angket KPK Bekerja, Beginilah Hasilnya
Namun, pembayaran ganti rugi baru dilakukan hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). "Jumlahnya tidak banyak hanya 100 juta,” ujar Syarifuddin.
Menurut Syarifuddin, persoalannya bukan pada jumlah uang ganti ruginya. Sebab, katanya, KPK juga pernah melakukan OTT terhadap jaksa dengan barang bukti Rp 10 juta.
BACA JUGA: KPK Ingatkan Kemenkumham Tak Obral Remisi ke Napi Korupsi
"Masalahnya bukan uang itu, tapi peristiwa ini tidak akan mengakhiri masalah justru menimbulkan dua masalah baru yaitu merugikan keuangan negara dan supaya kode kehormatan KPK mengambil tindakan pada pejabat yang menyalahgunakan jabatan dan wewenang," terangnya.
KPK menangkap Syarifuddin pada Juni 2011 karena diduga menerima suap Rp 250 juta dari Puguh Wirawan selaku kurator PT Sky Camping Indonesia (SCI). Selain uang Rp 250 juta, KPK juga menemukan uang tunai Rp 142 juta, USD 116.128, SGD 245 ribu, serta belasan ribu mata uang Kamboja dan Thailand di rumah dinas Syarifudin di Jalan Sunter Agung Tengah 5 Nomor C 26.
BACA JUGA: Ratusan Kades Bertemu Pimpinan KPK, Ada Apa?
Pengadilan Tipikor Jakarta akhirnya menyatakan Syarifuddin bersalah karena menerima suap. Bekas hakim asal Pare-pare, Sulawesi Selatan itu dijatuhi hukuman empat tahun penjara dan denda Rp 150 juta.(wid/rmol/jpg)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Miryam Ungkap Penyidik Nakal, KPK Siapkan Pemeriksaan Internal
Redaktur & Reporter : Antoni