jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam meminta Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi tidak banyak janji kepada masyarakat terkait harga sembako.
Menurut dia, rakyat sedang membutuhkan pasokan barang lancar dengan harga terjangkau ketimbang penjelasan dan janji selama ini kerap yang dilontarkannya.
BACA JUGA: Ketua DPR RI Puan Minta TNI-Polri Jaga Program Strategis Nasional
Hal tersebut diungkapkan Mufti Anam merespons penyataan Mendag Lufti yang mengatakan harga minyak goreng dan gula akan normal saat Bulan Ramadan.
“Jangan janji melulu, karena kasihan masyarakat. Kan, kemarin itu janjinya minyak goreng di harga tertentu, ternyata sampai hari ini tetap mahal dan barangnya langka," ujar Mufti, dalam keterangan pers, Selasa (1/3).
BACA JUGA: Komisi IV DPR RI Apresiasi Klinik Agro Ekspor di Karantina Pertanian
Dia menyebut, dua kali kebijakan Mendag Lutfi soal minyak goreng, tetapi fakta di lapangan berbeda dengan desain kebijakan.
Kebijakan pertama, penerapan satu harga Rp 14.000 per liter.
BACA JUGA: Mufti Anam Sebut Rencana Mendag Lutfi Pukulan Telak Ketiga Buat Petani
Kemudian kebijakan lainnya, penetapan harga Rp 11.500 per liter untuk curah, Rp 13.500 per liter kemasan sederhana, dan Rp 14.000 per liter kemasan premium yang semestinya berlaku per 1 Februari 2022.
"Fakta lapangannya tembus di atas Rp 20 ribu per liter. Stoknya pun langka. Sampai hari ini barang mahal dan stoknya langka. Sampai hari ini,” tutur politisikus PDI-Perjuangan itu.
Mufti melanjutkan, monitoring Kementerian Perdagangan terhadap kebijakan mengatasi lonjakan harga minyak goreng dinilai sangat lemah.
Pasalnya, kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) ternyata tidak cukup signifikan berdampak di pasar.
"Hitung-hitungannya, dari DMO ini barang semestinya bisa memenuhi pasar. Namun faktanya tetap mahal dan susah carinya, Saking susahnya, sekarang ini uang cari barang minyak goreng, bukan barang cari uang," tegasnya.
Mufti pun menegaskan bahwa kelangkaan minyak goreng bukan karena panic buying, tetapi osongnya stok di pasar.
“Tidak ada orang serbu-serbu borong barang, wong barangnya enggak ada,” seloroh Mufti.
Di akhir, legislator dapil Jawa Timur II tersebut juga menyoroti kegagalan Kementerian Perdagangan dalam membangun link and match antara pemegang DMO dan perusahaan pengemasan minyak goreng.
Dirinya mendapat banyak keluhan dari perusahaan pengemasan minyak goreng.
Dia mengatakan banyak perusahaan kesusahan dapat pasokan minyak goreng dari penyuplai dan banyak sekali karyawan yang terdampak karena operasional pabrik berhenti.
"Belum lagi karyawan jaringan distributor perusahaan pengemasan minyak goreng yang juga terdampak karena barang tidak ada," pungkas Mufti Anam. (mrk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Naik Lagi, Harga Minyak Mentah Indonesia Tembus USD 95,72 per Barel
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, Dedi Sofian