jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bersikap tegas terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengalami kerugian. Ke depan, pemerintah pusat bakal mendorong penghapusan BUMD yang terus mengalami kerugian.
Hal itu diungkapkan Tjahjo setelah menghadiri acara Kemendagri dengan tema "Peran Pemerintah Daerah dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik" di Grand Hotel Paragon, Jakarta Pusat, Rabu (28/8).
BACA JUGA: Kemendagri: Pembatasan Internet di Papua seperti Minum Obat
"Namanya BUMD harus untung, kalau yang rugi, ya, dihapuskan saja," kata Tjahjo.
BACA JUGA: Mendagri Sebut Infrastruktur Ibu Kota Baru Mulai Dibangun Tahun Depan
BACA JUGA: Kemenkominfo Batasi Internet di Papua, Kemendagri: Pahit Sebentar
Catatan Kemendagri, Indonesia memiliki setidaknya 1097 BUMD. Dari ribuan BUMD itu, mayoritas bergerak pengadaan air bagi publik yakni PDAM.
Tjahjo mencontohkan, 70 persen PDAM mengalami kerugian. Alhasil, pemerintah pusat menyuntikkan dana sebesar Rp 5 Triliun bagi PDAM yang merugi.
BACA JUGA: Mendagri Ingatkan Habib Rizieq Belajar Pancasila Lagi
Mengacu kerugian yang diderita PDAM, pemerintah pusat enggan merestui pembentukan BUMD baru. "Sudah banyak 1097 BUMD, sudah banyak yang rugi, masa masih mengajukan lagi," ucap dia.
Sementara itu, Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo menyebut aset BUMD di Indonesia amat besar. Namun, aset besar itu tidak berujung pada laba yang didapatkan BUMD. Menurut Hadi, BUMD hanya mendapatkan laba sebesar Rp 10 Triliun per tahun.
"Seluruh BUMD di Indonesia ini ada 1097, kalau dilihat aset itu Rp 340,118 Triliun. Namun, labanya baru mencapai Rp 10 triliun," timpal dia. (mg10/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Balasan Mendagri buat Kritikan Habib Rizieq soal BPIP
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan