jpnn.com - JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan, program e-KTP ditagetkan rampung pada tahun 2016. Dengan demikian, artinya seluruh warga negara sudah memegang e-KTP pada tahun depan. Target berikutnya, dalam dua tahun mayoritas penduduk Indonesia diharapkan sudah mempunyai akta lahir.
“Pencatatan kependudukan secara baik, akan membuat pelayanan publik menjadi aman dan hak warga negara bisa terlindungi,” ujar Mendagri pada saat pembukaan Rapat Kerja Nasional Pencatatan Sipil 2015, di Balikpapan, Senin (28/9)
BACA JUGA: Ditanya Dugaan Gratifikasi dari RJ Lino, Menteri Rini Berang
Lebih lanjut Mendagri mengungkapkan, sesuai data Kemendagri masih terdapat KTP ganda yang berjumlah sekitar 1 juta. Untuk itu, diharapkan dengan program e-KTP data ganda bisa segera diperbaiki.
“Misalnya saya punya KTP di Semarang, lalu pindah ke Jakarta pakai KTP sementara, tapi kalau pakai e-KTP maka otomatis data yang di Semarang dengan sendirinya batal,” papar Mendagri.
BACA JUGA: Pemadaman Karhutla Sulit, BNPB Minta Tambahan Personel TNI
“Kalau sudah dilakukan nanti sektor perbankan akan aman, kepolisian aman, asuransi aman, kartu sehat kartu imigrasi akan aman. Tidak mungkin ada nama alias, atau identitas ganda. Dari sidik jari akan ketahuan,” tutur Mendagri.
Target Nasional Akta Kelahiran
BACA JUGA: AWAS: Jokowi Terperangkap Jebakan Batman
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Zudan Arif Fakrulloh menambahkan bahwa target nasional kepemilikan akta kelahiran di kalangan anak, yaitu : 75 % pada tahun 2015, 77,5 % pada tahun 2016, 80 % pada tahun 2017, 82,5 % tahun 2018, dan 85 % pada tahun 2019.
Untuk itu, Kemendagri memberi penghargaan kepada tiga kabupaten/kota yang cakupan akta lahirnya sudah mencapai melampaui target nasional 75 persen, yakni Lamandau (Kalimantan Tengah) mencapai 77,25%, Penajam Paser Utara mencapai 76,78%, dan Kota Bontang (Kalimantan Timur) mencapai 75,76%. “Serta penghargaan kepada kota Balikpapan atas dukungan dan inovasinya dalam pelayanan akta pencatatan sipil,” ujar Zudan.
Untuk mencapai target kepemilikan akta kelahiran sesuai amanat Perpres Nomor 2 Tahun 2015, lanjut Zudan, perlu dilakukan berbagai langkah, yakni: a) Pemerintah Pusat, melalui Kemendagri menetapkan kebijakan, fasilitasi dan penyediaan anggaran bagi daerah dalam mendukung upaya peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran; b) Pemerintah Provinsi melakukan fasilitasi kepada Kabupaten/Kota antara lain sosialisasi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi dalam percepatan kepemilikan akta kelahiran; c) Pemerintah Kabupaten/Kota, melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkomitmen meningkatkan pelayanan pencatatan kelahiran dengan lebih bertumpu pada pelayanan jemput bola/pelayanan keliling dan pelayanan terpadu, memanfaatkan SIAK dalam pelayanan, mengkomversi data pelayanan kelahiran non SIAK kedalam database SIAK, melakukan re-entry data register akta kelahiran ke dalam database SIAK dan melakukan kerjasama dengan para pemangku kepentingan.
Rapat Kerja Nasional Pencatatan Sipil Tahun 2015 ini dilaksanakan dengan 3 (tiga) agenda besar, yaitu : a) Mensosialisasikan kebijakan di bidang administrasi kependudukan, khususnya kebijakan pencatatan sipil; b) Memaksimalkan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran, khususnya bagi kalangan anak (usia 0 sampai dengan kurang dari 18 tahun); dan c) Percepatan pelaksanaan program dan kegiatan administrasi kependudukan tahun 2015, baik di Pusat maupun di Provinsi melalui Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan di Kabupaten/kota.
Rakernas akan dilaksanakan pada 3 (tiga) Angkatan, yaitu : a) Angkatan I di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 28 s.d. 30 September 2015; b) Angkatan II di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, direncanakan tanggal 5 s.d. 7 Oktober 2015; dan c) Angkatan III di Kota Jambi Provinsi Jambi, direncanakan tanggal 11 s.d. 13 Oktober 2015. (Puspen Kemendagri/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bekas Pengacara Gatot Bongkar Isi Pertemuan di Markas NasDem
Redaktur : Tim Redaksi