jpnn.com - JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama, mengkaji lebih dalam lagi terkait usulannya melokalisasi prostitusi. Jangan sampai gagasan itu bertabrakan dengan keinginan masyarakat banyak.
“Seperti arahan Presiden kepada saya, setiap kepala daerah dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan umum, kepentingan masyarakat, harus memerhatikan apa yang diinginkan masyarakat. Jadi momentumnya harus dilihat secara komprehensif,” ujarnya, Kamis (30/4).
BACA JUGA: Ketua Fraksi PPP DPRD DKI: Lulung Masih Saksi
Tjahjo mengungkapkan pandangannya, karena permasalahan prostitusi menurutnya sangat kompleks. Jangan sampai kebijakan di suatu daerah, memicu daerah lain melakukan hal yang sama.
“Permasalahan prostitusi ini kan kompleks, apakah kalau dilokalisasi tidak tumbuh di tempat lain, saya kira Gubernur pasti akan mendengar DPRD dan tokoh-tokoh masyarakat,” ujarnya.
BACA JUGA: Mantan Sekretaris Komisi E DPRD Bantah Terlibat Kasus UPS
Saat kembali ditanya apakah Tjahjo menentang usulan Gubernur DKI yang akrab disapa Ahok tersebut, Tjahjo hanya menyatakan pentingnya kepala daerah memerhatikan aspirasi masyarakat.
“Pokoknya semua daerah sebelum mengambil keputusan apa pun yang menyangkut kepentingan masyarakat, ya harus menyerap berbagai aspirasi masyarakat,” katanya.(gir/jpnn)
BACA JUGA: Lulung Digarap Bareskrim, PPP Anggap Wajar
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ahok Main Ancam, Pegawai Pajak DKI Geram
Redaktur : Tim Redaksi