Mendagri: Jangan Sampai Ada Peleburan Daerah

Kamis, 24 Juni 2010 – 20:14 WIB
MAMUJU - Kementrian Dalam Negeri terus merampungkan proses evaluasi atas daerah otonom baruMeski demikian, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi berharap tidak terjadi peleburan daerah otonom.

Saat menyampaikan sambutan pada rapat kerja kepala daerah di Mamuju, Sulawesi Barat, Kamis (24/6), Mendagri menyatakan, dari proses evaluasi yang dilakukan memang ada daerah otonom baru yang masih kesulitan

BACA JUGA: MK: 9 Kecamatan Harus Pemilihan Ulang

"Tetapi akan kita bina
Kita berharap jangan sampai ada peleburan," ujar Mendagri.

Dalam raker yang juga dihadiri Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Helmy Faishal Zaini itu, Mendagri mengungkapkan, berdasarkan pembinaan dan pengawasan terhadap pemda yang dibentuk seiring pelaksanaan otonomo, tercatat masih banyak kekurangan akibat faktor sumber daya manusia.

Padahal  dalam rangka mendongkrak kinerja Pemda, sudah seharusnya pengisian pejabat juga disesuaikan dengan kompetensinya

BACA JUGA: Honorer yang Tak Dibutuhkan akan Diberhentikan

Namun menurut Mendagri, kondisi di lapangan sering tidak sesuai harapan.

"Ada daerah, kepala dinas pertambangannya dari sarjana sastra
Orang yang biasa bikin prosa atau cerpen suruh ngurusin tambang

BACA JUGA: KPAI Menilai Mabes Polri Lambat

Saya sampai heran, bagaimana ini bisa terjadiHarusnya tidak hanya right man on the right place, tetapi juga right man on the right job," cetusnya.

Selain itu, Mendagri juga mengingatkan bahwa daerah punya karakter dan keunggulan masing-masingKarena itu, otonomi daerah memberi ruang kepada masing-masing daerah untuk berkompetisi.

"Dengan otonomi daerah, terbuka ruang untuk inisiatif lokalPembangunan jadi lebih cepatTanpa disadari ini jadi kompetisi sehat antar daerah," ulasnya.

Mendagri juga mengatakan, salah satu tolok ukur keberhasilan pemda adalah dalam hal pelayananMeski pemerintah sudah mendorong agar setiap daerah memiliki pusat pelayanan terpadu, namun ternyata belum semua daerah memilikinya.

Dari 524 daerah, sebut Mendagri, baru 321 daerah yang punya tempat pelayanan terpadu"Maka survei di Hongkong (PERC), Indonesia nomor dua dari bawah dari pelayanan publikIni menggelitik, perlu perbaikan," tukasnya.(ara/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Menkominfo Didesak Minta Maaf


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler