JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi tengah mempertimbangkan rencana penundaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Tolitoli yang oleh KPU Tolitoli telah ditetapkan digelar Sabtu (31/7) lusaMenurut Mendagri, jika memang ada permintaan penundaan Pemilukada dari Ketua DPRD Tolitoli, pihaknya akan melakukan penundaan.
”Kalau ada permintaan lagi kita akan tunda
BACA JUGA: PKS Targetkan Sumatra jadi Lumbung Suara
Saya cek dulu suratnya,” kata Gamawan Fauzi kepada JPNN usai rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/7) dini hari.Seperti diketahui, kondisi keamanan di Tolitoli dikabarkan tidak terkendali
Namun selang tiga hari KPU kemudian mengeluarkan keputusan No 324/KPU/V/2010 yang menyatakan bahwa pasangan calon bupati/wakil bupati yang meninggal dunia dinyatakan gugur sehingga tidak boleh ikut Pilkada
BACA JUGA: Wakil Rakyat Bolos, BK Pesimis Berubah
Kasus ini pula yang dijadikan alasan Dewan Kehormatan (DK) KPU mencopot Andi Nurpati sebagai anggota KPU.Terakhir, pembakaran kembali terjadi Selasa (27/7/2010) sekitar pukul 03.00 Wita
Gamawan menambahkan, untuk sebuah pemilihan kepala daerah dan pesta demokrasi itu pihaknya tidak mau mengorbankan rakyat
BACA JUGA: DPR Merasa Ada Upaya Pembunuhan Karakter
Karena itu, kata dia, penundaan perlu dilakukan karena yang perlu diprioritaskan adalah kehidupan yang tenang”Kita tidak mau mengorbankan masyarakat kitaYang utama itu kehidupan yang tenang tidak menimbulkan masalahItu prioritas,” tambahnya.Di hadapan Raker bersama Komisi II, Gamawan juga memaparkan masalah Pemilukada TolitoliIa menjelaskan bahwa terjadi dua kali penundaan Pemilukada yang awalnya tanggal 2 Juni 2010 kemudian dimundurkan menjadi 15 Juni.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Ketua DPRD Tolitoli, Aziz Bestari menyurati Mendagri guna meminta pengunduran Pemilukada yang rencananya akan digelar Sabtu (31/7) besokPengusulan pengunduran itu didasari masih banyak hal yang harus dibenahi oleh KPU Tolitoli dari sisi administrasi, sekaligus untuk menghindari terjadinya kekisruhan.
Surat Nomor 176/344/SET.DPRD/TL/2010 tertanggal 26 Juli 2010 perihal permintaan penundaan Pemilukada Tolitoli itu juga melampirkan tanda tangan 12 dari 20 anggota DPRD Tolitoli(awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Politik Uang dan SARA Pilkada Binjai Dibeber di MK
Redaktur : Tim Redaksi