jpnn.com - JATINANGOR - Hasil penelitian yang dilakukan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menunjukkan bahwa tingkat korupsi yang dilakukan kepala daerah juga dipengaruhi oleh penyelenggaraan pemilihan bupati, wali kota maupun gubernur secara langsung. Menurut Gamawan, semakin baik kualitas pilkada langsung maka akan semakin rendah pula tingkat korupsi kepala daerah. Sebaliknya, semakin rendah kualitas pilkada langsung maka korupsi kepala daerah akan semakin tinggi.
Kesimpulan itu dituangkan Gamawan dalam disertasi doktoralnya dalam program ilmu pemerintahan di Institut Pemertintahan Dalam Negeri (IPDN). Dengan disertasi berjudul 'Pengaruh Pemilihan Kepala Daerah Langsung Terhadap Korupsi Kepala Daerah di Indonesia’, Gamawan menilai pilkada langsung perlu diperbaiki apabila memang menjadi pilihan politik Indonesia ke depan.
BACA JUGA: Luthfi Hasan : Itu Soal Mudah, Semuanya Bisa Diatur
"Korupsi kepala daerah dapat dikurangi dengan melakukan perbaikan proses pilkada langsung pada setiap tahapan. Baik tahap persiapan, pelaksanan serta pengesahan dan pelantikan kepala daerah," kata Gamawan dalam sidang promosi doktoral di IPDN,Jatinangor, Jawa Barat, Jumat (19/9) petang.
Saran lain yang ditawarkan Gamawan adalah perlunya penyiapan sarana, prasarana dan dana yang cukup dalam mendukung pelaksanaan pilkada langsung. Selain itu, partisipasi masyarakat juga perlu ditingkatkan untuk berperan aktif dalam pelaksanaan pilkada, termasuk dalam hal pengawasan.
BACA JUGA: Soal Kehadiran Emron di Rakernas PDIP, PPP Akan Protes
Gamawan juga menyarankan perlunya diciptakan model pilkada langsung dengan biaya murah, terbuka, transparan dan melibatkan berbagai pihak dengan meningkatkan partisipasi masyarakat.
Salah satu pihak yang disoroti Gamawan adalah penyelenggara pilkada. “Seleksi penyelenggara pilkada langsung perlu dilakukan dengan ketat, diberi pembekalan melalui orientasi, pendidikan dan pelatihan, serta studi banding," cetusnya.
BACA JUGA: Lulus TKD, Kunci Awal Jadi CPNS
Untuk menyusun disertasi deoktoral itu, Gamawan melakukan penelitian dilakukan melakukan analisa terhadap pelaksanaan pilkada langsung sejak Juni 2005. Dari 528 daerah yang melaksanakan pilkada langsung, diperoleh sampel 85 daerah yang terdiri dari 5 provinsi, 65 kabupatendan 15 kota.
“Jadwal penelitian mulai seminar usulan Februari 2014, penelitian lapangan, hingga ujian disertasi pada September," katanya di hadapan sepuluh Guru Besar IPDN.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tuntutan JPU kepada Anas Dianggap tak Sesuai Fakta
Redaktur : Tim Redaksi