jpnn.com - JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto melantik Robert Simbolon sebagai Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)Mardiyanto mengaku tak akan mengintervensi kerja Bawaslu sekalipun personil di sekretariat pengawas Pemilu itu berasal dari Depdagri
BACA JUGA: KPU Loloskan 34 Parpol
"Saya tak akan mengintervensi," ujar Mardiyanto saat menyampaikan pidato sambutan usai melantik Robert Simbolon sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu di ruang Sasana Bhakti Praja Depdagri, Selasa (8/7) pagi.Dalam acara yang juga dihadiri oleh para anggota KPU dan Bawaslu, Mardiyanto menegaskan, pelaksanaan Pemilu perlu didukung oleh sekretariat Bawaslu yang qualified
BACA JUGA: Jelang Pemilu, Pendataan HP Diperketat
Kesekretariatan Bawaslu, imbuh Mardiyanto, harus mampu menghindari potensi stagnasi organisasiBACA JUGA: Terbuka, Peluang DPR Jadi Broker
Isi unit-unit di sekretariat Bawaslu dengan personil yang profesional dan sesuai dengan kompetensi," paparnya.Mardiyanto mengatakan, mungkin saja anggota Bawaslu akan kaget dengan birokrasi sekretariat Bawaslu"Bawaslu mungkin kaget karena bekerja dengan birokrasi pemerintahan yang harus selalu sesuai koridor norma yang kadang lamaTetapi di sisi lain, dinamika tugas memang begitu cepatIni yang perlu dikomunikasikan," cetusnyaYang pasti, Mardiyanto menjamin penunjukan Robert Simbolon sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu‘’Meski namanya bermarga Batak, tetapi Robert Simbolon adalah sosok yang njawaniMakannya gudeg, nyanyinya lagu jawa layang kangen.’’ seloroh Mardiyanto.
Sementara Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini mengatakan, tugas yang harus segera dilakukan Kepala Sekretariat adalah menyediakan gedung untuk Bawaslu"Tugas pertama mengeluarkan kami dari kantor KPU karena sudah terlalu crowded dan tak bagus secara pskikologisAlternatif di Gedung Joeang," sebutnyaSelain itu, sambung Hidayat, Kepala Sekretariat Bawaslu memanggul tugas lain untuk mengawal draft Peraturan Presiden (Perpres) tentang Peraturan dan Organisasi Tata Kerja Bawaslu, Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.
"Yang tak kalah penting, Sekretariat Bawaslu bertugas mengawal pencairan anggaranMinggu-minggu ini sudah pada tingkat teknisYang bisa melakukan itu PNS di sekretariat Bawaslu, kami tidak bisa," tuturnyaDitambahkan, Sekretariat Bawaslu akan menjadi supporting unit pembentukan Panwaslu Provinsi dan Kabupaten/kotaHidayat merincikan, saat ini dari 70 Panwas Pilkada sepanjang 2008 baru 30 yang sudah menjalani fit and proper testSementara Panwaslu Provinsi yang sudah selesai menjalani fit and proper test adalah DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Selawesi Selatan dan Kalimantan Selatan.
"Kami juga sedang siapkan surat edaran bersama KPU dan BawasluPanwas Pilkada yang memenuhi syarat akan dikukuhkan sebagai Panwaslu tanpa fit and proper test lagi," pungkasnya.(ara/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Peresmian 12 DOB Tunggu UU
Redaktur : Tim Redaksi