JAKARTA – Tanggal 20 Oktober ini, Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II genap setahunDalam setahun itu, memang banyak menteri yang layak untuk direshuffle
BACA JUGA: Terpidana Mati Di-deadline Setahun
Paling tidak demikian pernyataan aktivis Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi, kemarin (8/10/2010)BACA JUGA: Minta Rincian Prakiraan Cuaca Per Kabupaten
Yakni Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa.“Saya melihat ada yang luput dari penilaian masyarakat
BACA JUGA: MA Bebaskan Prita dari Gugatan Perdata Rp 20 M
Kedua menteri ini saya nilai sangat patut pula dievaluasi,” kata Adhie Massardi, kepada INDOPOS (Grup JPNN), Jumat (8/10).Menurut Massardi, lemahnya Menteri Pertahanan dikarenakan tidak mampu melakukan konsolidasi terhadap seluruh angkatan bersenjataSalah satu contohnya adalah mengenai ketersediaan alat utama sistim persenjataan (alutsista).
“Kita tahu lemahnya menteri pertahanan dikarenakan tidak ada konsolidasiSaat tegang dengan Malaysia, Menhan ada di mana, padahal yang berhak memberikan komentar terkait ketegangan RI-Malaysia adalah menteri pertahanan,” katanyaMenurut Adhie, tidak semestinya Panglima TNI saat itu mengeluarkan statemen yang membongkar kelemahan persenjataan kita“Ini tanda tidak adanya kordinasi di angkatan bersenjata dengan menterinya,” ujarnya.
Untuk Mendagri, Massardi menyatakan, fungsi kinerja menteri itu hampir pasti jarang terdengar di mediaSelain itu, banyaknya kekisruhan antar etnis dan kelompok masyarakat di beberapa daerah itu juga menjadi bukti lemahnya menteri dalam negeri (Mendagri)“Negeri ini tidak pernah luput dari kerusuhanYang saya lihat lebih didasari atas masalah sepele, misalnya masalah perebutan wilayahSeharusnya ini bisa ditanggulangi lebih awal oleh menteri dalam negeri dan pemangku daerah,” katanya.
Menteri yang kali ini mendapat sorotan tajam adalah Menteri Luar Negeri Marty NatalegawaMenurutnya, Menlu ini lemah dalam berdiplomasi“Hubungan negeri ini dengan Malaysia yang terus memburuk, bukti bahwa kementerian luar negeri kita sangat lemahJuga dibuktikan lagi dengan batalnya Presiden SBY ke Belanda cuma karena takut gertakan segelintiran orang-orang RMS (Republik Maluku Selatan)Untuk itu, Menlu sudah layak di reshuffle,” tandasnya.
Sementara itu, pengamat politik UI Maswadi Rauf menyatakan masa kerja setahun ini menjadi momentum yang pas untuk menilai kinerja menteriDan rakyat pun menagih janji agar para menteri yang tidak sesuai bidangnya segera dievaluasi“Dulu presiden pernah berjanji kepada masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada menterinya untuk bekerja selama setahunItu untuk menanggapi maraknya kritik dari masyarakat terhadap menteri yang tidak sesuai posnya masing-masingNah, kini sangat wajar untuk menagih janji itu,” ucap Maswadi Rauf, kepada INDOPOS, semalam.
Menurut Maswadi Rauf, untuk memenuhi janji itu, presiden harus memakai beberapa acuan dalam menilai kinerja menteriAcuan yang paling utama adalah laporan dari Unit Kerja bidang Pengawasan, Pengendalian Pembangunan (UKP4)“Dibentuknya UKP4 di bawah Pak Kuntoro untuk melakukan evaluasi kinerja menteriNah, itulah yang harus menjadi acuan dari presiden,” ucapnya.
Namun demikian, Maswadi Rauf meminta agar UKP4 dalam melakukan penilaian kinerja para menteri lebih objektif dan tidak didasari adanya tekanan politik“UKP4 harus objektifKarena rakyat membutuhkan menteri yang bisa bekerjaBukan menteri yang asal-asalan,” ujarnya
Selain berpegangan pada laporan UKP4, Maswadi Rauf juga mengimbau agar Presiden SBY dapat memakai pemberitaan media sebagai bahan rujukan dalam mengambil keputusan untuk melakukan evaluasi“Media juga harus menjadi salah satu mekanisme masukan bagi presiden dalam menilai kinerja para menteri-mentrinyaKarena media kadang lebih objektif,” tambahnya(dil)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Megawati Tuding Pemerintah Lambat Tangani Bencana
Redaktur : Tim Redaksi