jpnn.com - Jika Ada SKPD yang Diperiksa
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berharap peserta Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (OKPPD) yang digelar pada 21-25 April, dapat benar-benar menerapkan materi yang diberikan.
BACA JUGA: Jangan Hanya Kasat Narkoba Belawan
Hal itu penting agar pemerintahan ke depan dapat lebih baik, terutama dalam mensejahterakan masyarakat.
"Gubernur, bupati dan wali kota merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah. Saya harap dapat benar-benar menjalankan tugas sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Tjahjo, Selasa (26/4).
BACA JUGA: Korupsi e-KTP: Mantan Wakil Menkeu Digarap KPK
Menurut Tjahjo, OKPPD sangat penting untuk menyamakan persepsi, menguatkan sinergitas, memahami area rawan korupsi dan agar lebih efektif dalam merencanakan anggaran daerah.
"Kami sudah minta pada Kejaksaaan Agung, KPK, kalau ada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diperiksa atau apapun, minimal kepala daerahnya dikasih tahu, salahnya apa, cukup enggak alat bukti," ujar Tjahjo.
BACA JUGA: Wah..Duit di Rumah Sekretaris MA Terkait Perkara
Mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini mengatakan, ada beberapa pembangunan daerah yang terganggu karena satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang kerap bolak-balik dipanggil, baik oleh kejaksaan maupun KPK, tanpa ada komunikasi yang baik dengan kepala daerah.
OKPPD angkatan pertama digelar di Gedung Badan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Kalibata, 21-25 April. Kegiatan diikuti 92 kepala daerah hasil pilkada 2015. Menurut rencana kegiatan yang sama digelar pada 18 - 22 Mei.
Menurut Kepala BP SDM Teguh Setiabudi, OKPPD digelar agar para kepala daerah memiliki pemahaman yang sama terhadap filosofi kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta berbagai produk kebijakan para kepala daerah lainnya.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lagi, KPK Garap Anak Buah Ahok
Redaktur : Tim Redaksi