jpnn.com - JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, mengingatkan para kepala daerah untuk segera melaksanakan penghematan anggaran.
Caranya, pemda tidak menganggarkan hal-hal yang tidak terlalu mendesak dan dialihkan untuk kebutuhan rakyat kecil. Dikatakan, penghematan anggaran merupakan komitmen Presiden Joko Widodo.
BACA JUGA: Salinan Putusan Kasus IM2 Belum Diterima, KY Siap Tindaklanjuti
“Seluruh Pemda harus mengurangi pemborosan. Hal-hal yang tidak perlu dibelanjakan lebih baik diarahkan untuk petani, nelayan dan buruh. Serta khususnya untuk pengobatan-pengobatan dan beasiswa kepada seluruh masyarakat yang memerlukan,” kata Tjahjo di Gedung Kemendagri, Jakarta, Senin (3/11).
BACA JUGA: Beda dengan JK, Jokowi Bantah BBM Naik Bulan Ini
Menurut Tjahjo, komitmen Presiden in demi hadirnya pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Karena itu Kemendagri akan mencoba terus mengupdate data penduduk, sehingga penerima subsidi mulai dari subsidi pendidikan lewat Kartu Indonesia Sehat (KIS) hingga Kartu Indonesia Pintar (KIP), benar-benar masyarakat yang membutuhkan.
“Supaya yang sakit bisa berobat gratis, anak-anak yang sekolah bisa dibiayai dengan gratis. Kita akan kaji lebih jauh dan penerimanya akan dilakukan bertahap. Saya yakin dalam akhir tahun ini sudah bisa tercapai sebagaimana yang kita harapkan. Semoga janji beliau (Presiden, red) saat kampanye bisa diwujudkan,” katanya.
BACA JUGA: Mendagri Telusuri Dugaan Suap Penerimaan Praja IPDN
Terkait KIS dan KIP, Badan Pengelenggara Jaminan Sosial (BPJS), kata Tjahjo, saat ini juga telah menurunkan tim ke daerah-daerah. Mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan hingga desa. Langkah tersebut dilakukan agar benar-benar alokasi anggaran tidak salah sasaran.
“Nah bagian dari pemerintah, ya itu tadi, mengalihkan subsidi-subsidi yang tidak pada tempatnya dapat diterima dengan baik. Seluruh birokrasi, kepala desa, menteri, kelurahan dan pejabat terkait harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh masyarakat,” katanya.
Untuk mengingatkan para kepala daerah, Presiden kata Tjahjo akan menyampaikannya secara langsung dalam rapat koordinasi dengan seluruh gubernur, di Jakarta, Selasa (4/11). Kemudian setelah itu langkah yang sama juga akan dikemukakan kepada para bupati dan wali kota secara bertahap, dalam rapat koordinasi lanjutan nantinya.
“Ini supaya mereka (kepala daerah, red) mengontrol dengan baik dan bisa mempertanggungjawabkan keuangan negara. Kita ingin memotong berbagai perizinan, memotong birokrasi. Jadi kita akan mengurangi berbagai hal-hal yang berkaitan dengan pemborosan,” katanya.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Panglima TNI Terima Bintang Kehormatan dari Filipina
Redaktur : Tim Redaksi