jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital juga dapat menekan potensi tindak pidana korupsi.
Sebab, kata dia, dengan layanan tersebut pertemuan tatap muka yang membuat rawan terjadinya praktik pungutan liat menjadi berkurang.
BACA JUGA: Menjelang Iduladha, Mendagri Tito Minta Pemda Pantau Harga Barang dan Jasa
"Itulah saya kira, kami membuat sistem guna menekan tindak pidana korupsi," kata Mendagri Tito, dalam keterangannya, Kamis (22/6).
Mendagri menyampaikan bahwa tidak gampang mewujudkan fasilitas MPP Digital tersebut.
BACA JUGA: Mal Pelayanan Publik Digital Hadir Wujudkan Layanan Terintegrasi
Namun, berkat arahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin, serta di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Anas, layanan tersebut dapat terwujud.
Dia juga menegaskan dukungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap keberadaan MPP Digital terkait data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
BACA JUGA: Menpan-RB Resmikan Mal Pelayanan Publik di Lombok Tengah
"Sebab, Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi basis data utama pelayanan. 99,7 persen penduduk Indonesia sudah terdaftar di datanya Dukcapil," terang Mendagri.
Dukungan lainnya, lanjut Menteri Titp, Kemendagri bakal mendorong MPP Digital ini dimanfaatkan oleh banyak pemerintah daerah (Pemda).
Bagi daerah yang jaringan internetnya belum terlalu kuat dan masih menerapkan MPP manual, Kemendagri terus mendorong agar pelayanannya ditingkatkan. (jlo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh