jpnn.com - jpnn.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memastikan proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) tetap berlanjut meski proses penganggaran dan pengadannya bersamalah.
Tjahjo menegaskan, meski Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini sedang menangani kasus e-KTP, namun proses perekaman data kependudukan tetap berjalan. ”Tidak menjadi kendala Kemendagri," ujar Tjahjo saat dikonfirmasi, Rabu (8/3).
BACA JUGA: Dakwaan Korupsi E-KTP Bocor, Khawatir Ada Intervensi
Menurut Tjahjo, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri selama dua tahun ini mampu menggenjot jumlah penduduk yang terekam dalam database kependudukan. Hanya saja, untuk penerbitan e-KTP di beberapa daerah memang mengalami kendala karena kehabisan blanko.
Namun, katanya, Kemendagri sedang dalam proses pengadaan blanko. "Semoga Maret ini proses lelang dapat selesai sehingga bisa cetak bertahap dan dikirim ke daerah," katanya.
BACA JUGA: Simak nih, Bantahan Setnov terkait Korupsi E-KTP
KPK menemukan adanya tiga penyimpangan dalam proyek e-KTP yang menelan anggaran negara Rp 5,9 triliun. Yakni dalam proses perencanaan, pembahasan anggaran, hingga realisasinya.
Ternyata ada kerugian negara hingga Rp 2,5 triliun. Uang dari proyek e-KTP juga mengalir ke banyak pihak.(cr2/JPG)
BACA JUGA: Teganya Bro! Hampir Separuh Uang E-KTP jadi Bancakan
BACA ARTIKEL LAINNYA... Surat Dakwaan Korupsi e-KTP Beredar, Ini Reaksi KPK
Redaktur : Tim Redaksi