JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menegaskan bahwa dirinya tidak akan melakukan penundaan Pilkada 2010Alasannya, penundaan justru bisa memunculkan persoalan hukum
BACA JUGA: Pilkada Tak Akan Dibantu APBN
Kepada wartawan di Jakarta, Selasa (1/12), Gamawan menyatakakan bahwa menunda 244 Pilkada tahun 2010 berarti harus ada perubahan peraturan karena penundaan tidak dapat dilakukan begitu saja
BACA JUGA: Biaya Pilkada Banjarbaru Membengkak
Penundaan Pilkada bukanlan persoalan sederhanaMantan Gubernur Sumatra Barat ini mengakui banyak membaca soal dinamika dimasyarakat khususnya terkait pelaksanaan Pilkada, termasuk permintaan penundaan
BACA JUGA: Pjs Bupati Kukar Jamin Tak Ikut Pilkada
Menurutnya, persoalan anggaran itu memangNamun demikian tetap harus ada solusinya"Kalau tak bisa membiayai pilkada mengapa dulu minta pemekaran," sambungnya.Diakuinya, persoalan anggaran Pilkada merupakan tugas pokok daerah"Tak perlu dipancing itu menjadi beban nasionalPilkada itu tanggung jawab pemerintah di daerahDPRD dan pemerintah daerah bertanggung jawab," tandasnya.
Menurut Gamawan, pihaknya tengah melakukan revisi atas Permendagri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja PilkadaSalah satu hal yang dibahas dalam rangka revisi Permandagri itu adalah besarnya honor bagi petugas penyelenggara PilkadaAlasan Gamawan, jika pada Pemilu dan Pilpres lalu besarnya honor sudah besar maka akan sangat sulit menurunkannya.
"Ada yang minta tetap seperti dulu (Pemilu)Kalau dipenuhi, nilainya lima kali standar pilkada duluDepdagri perlu mencari berapa titik yang layakMenurunkan tarif itu susah," tandasnya.
Sedangkan Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik Depdagri, Tanri Balilamo menyatakan, Depdagri akan membahas berbagai persoalan Pilkada itu pada 9 Desember nanti"Semua persoalan akan kita bahasPembentukan Panwaslu juga tidak menjadi masalahPilkada 2010 harus berjalan," ujarnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hazrin Dapat Restu dari Keluarga
Redaktur : Antoni