JAKARTA - Departemen Dalam Negeri (Depdagri) tetap bersikukuh untuk menggelar Pilkada pada tahun 2010Sekjen Depdagri Diah Anggraeni menganggap persoalan anggaran hanya masalah teknis sehingga tidak perlu ada penundaan
BACA JUGA: Biaya Pilkada Banjarbaru Membengkak
Sebab, Depdagri sedang mematangkan solusi soal itu
BACA JUGA: Pjs Bupati Kukar Jamin Tak Ikut Pilkada
masalah anggaran ini akan dibicarakan secara teknis," ujar Diah di Jakarta, Senin (30/11)BACA JUGA: Hazrin Dapat Restu dari Keluarga
Diah menyebutkan, pada tanggal 9 Desember nanti Depdagri akan mengumpulkan semua pihak yang berkepentingan dengan pelaksanaan Pilkada"Jadi semua gubernur, bupati/walikota, KPU, kepala biro keuangan (daerah) dan Bawaslu diundang," ujarnya.
Diah menambahkan, pada pertemuan itu yang dibahas juga tidak melulu soal anggaran"Seluruhnya (yang terkait) persiapan pilkada, termasuk kemampuan daerah sampai dengan anggarannya," tandasnya.
Sedangkan Dirjen Otonomi Daerah Depdagri, Sodjuangon Situmorang meminta agar semua pihak tidak terburu-buru menyimpulkan daerah tidak siap menggear Pilkada karena masalah anggaran"Kita cek duluJangan langsung buru-buru mengatakan daerah tidak siap," ujarnya.
Saat ditanya apakah pemerintah melalui APBN akan membantu daerah dalam membiayai Pilkada, Sodjuangin menegaskan bahwa sesuai ketentuan anggaran pilkada di daerah dibiayai dari APBD"Sampai saat ini pemerintah tidak pernah berpikir untuk membiayai pilkada dari APBN," sambungnya.
Yang bisa dilakukan, kata Sodjuangon, jika pemerintah provinsi mangalokasikan dana di APBD untuk membantu Pilkada Kabupaten/kota"Kalau itu bisa," ujarnya.
Bagaimana dengan honor petugas lapangan saat Pilkada yang diperkirakan bakal membengkaknya sangat tinggi jika standar honornya disamakan dengan honor saat pilpres? Sodjuangon belum memberi jawaban pasti soal itu"Ya tentu akan ada satu pembicaraan khususTanggal 9 (Desember) nanti masalah itu akan dibahas," tukasnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Minim Dana, Jangan Paksakan Pilkada
Redaktur : Antoni