jpnn.com - PALU - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan prinsip pemekaran adalah bagaimana menghasilkan daerah yang otonom dengan kewenangan luas dan mampu mengelola potensi sumber daya.
Dia mengatakan dari upaya pemekaran itu nantinya tercipta daerah yang memiliki kemandirian fiskal, atau tidak bergantung dari dana pemerintahan pusat maupun pihak luar dalam pembiayaan programnya.
BACA JUGA: Pak Tito Tolong Dengarkan, Pengganti Anies Baswedan Sebaiknya...
Mantan Kapolri itu menambahkan bahwa pemekaran daerah bukan untuk dimanfaatkan sebagai momentum bagi-bagi wilayah.
"Prinsip mengelola daerah dalam era otonomi ini harus dipahami bahwa pemekaran bukan untuk bagi-bagi wilayah," kata Mendagri Tito Karnavian di Palu, Suawesi Tengah, Sabtu (17/9).
BACA JUGA: Dorong Percepatan Realisasi APBD, Anak Buah Mendagri Tito Turun Langsung ke Malut
Tito mengemukakan terdapat tiga kelompok kemandirian fiskal versi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yakni ditandai dengan pendapatan asli daerah (PAD) lebih besar dari pada transfer keuangan ke daerah dan dana desa (TKDD).
Kemudian, kelompok menengah dari kemandirian fiskal adalah jumlah PAD berbanding lurus dengan TKDD. "Kelompok yang lemah kemandirian fiskal adalah jumlah TKDD itu lebih besar daripada pendapatan daerah tersebut atau lebih banyak bergantung dari pemerintah pusat," jelasnya.
BACA JUGA: Mendagri Tito Karnavian Sampaikan 4 Pesan Penting di Perbatasan Indonesia
Oleh karena itu, Mendagri Tito mendorong pemerintah daerah maupun wilayah yang sedang dalam proses pemekaran melakukan berbagai terobosan meningkatkan PAD, dan tidak bergantung dari pembiayaan pemerintah pusat.
Sebab, kata Tito, jika pada tingkat pusat terjadi guncangan atau kekurangan pendapatan negara, maka daerah itu akan mengalami rasionalisasi anggaran.
"Akibatnya semua program yang sudah direncanakan tidak akan jalan atau macet dan begitu juga sebaliknya," ucap Tito. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi