jpnn.com - JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo optimistis, langkah pemerintah membiayai pelaksanaan pemilihan kepala daerah memiliki efek yang sangat positif. Paling tidak, cara itu bisa mengurangi korupsi yang cenderung meningkat beberapa waktu terakhir.
“Sebab, kontrolnya oleh masyarakat, pers dan juga kontrol gubernur (pemerintah daerah). Sekarang dana bansos, hibah juga diawasi dengan ketat. Indikasinya (korupsi) salah satunya lewat bansos dan hibah, karena itu-itu saja yang diperuntukkan,” ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Senin (27/4).
BACA JUGA: Kader Prabowo Tak Mau Gedung Baru DPR Hanya Akal-Akalan Setya Novanto
Tjahjo menambahkan, kepala daerah saat ini sudah memahami peta-peta area penyalahgunaan keuangan negara. Terutama, menyangkut perencanaan anggaran dan sejumlah poin perbaikan yang bisa dilakukan.
“Kami menyerahkan kepada gubernur bisa mengontrol anggaran kabupaten/kota. Untuk provinsi, itu di kami (kemendagri). Termasuk anggaran Pilkada, saya kira kami mengharapkan di 2015 ini akan lebih tertib juga di Pilkada,” ujarnya.
BACA JUGA: Kader Partai Kakbah Ingin Gedung Baru DPR Tak Perlu Mewah
Tjahjo mengungkapkan pandangannya demi pilkada yang efisien dan efektif. Karena itu, reformasi birokrasi harus terwujud pada 2015. “Mencari momentum otonomi daerah itu harus memberi manfaat untuk daerah, manfaat bagi masyarakat,” tegas Tjahjo. (gir/jpnn)
BACA JUGA: Anggaran Gedung Baru DPR Ternyata Sudah Ada di APBN-P 2015
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jadi Ketum PBB Lagi, Yusril Janjikan Eksistensi
Redaktur : Tim Redaksi