Mendes Halim Ungkap Alasan Pentingnya Membangun Desa Ramah Perempuan

Rabu, 11 November 2020 – 19:43 WIB
Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar atau Gus Menteri dan Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Puspayoga saat menandatangani deklarasi Desa Ramah Perempuan dan Layak Anak, Rabu (11/11). Foto: Kemendes PDTT.

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengungkap alasan pentingnya membangun Desa Ramah Perempuan.

Hari ini, Rabu (11/11), Mendes PDTT bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) I Gusti Ayu Bintang Puspayoga mendeklarasikan Desa Ramah Perempuan dan Layak Anak.

BACA JUGA: Kemendes Susun Indikator Desa Ramah Perempuan

Dalam acara yang berlangsung di Grand Sahid, Jakarta itu, kedua menteri juga membacakan teks deklarasi, sekaligus menandatangani naskahnya mewakili kementerian masing-masing.

Kemendes PDTT dan KemenPPPA dalam deklarasi itu menyatakan komitmen dalam mewujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.

BACA JUGA: Gus Menteri Beber Manfaat dan Tujuan Program SDGs Desa

Gus Menteri -panggilan Menteri Halim, juga mengungkap sejumlah alasan kenapa program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak perlu digaungkan.

Di antara alasan mendasarnya adalah data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan masih banyak masalah yang dihadapi perempuan.

BACA JUGA: SDGs Desa Solusi Penyelesaian Persoalan Perempuan di Pedesaan

Salah satunya adalah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dibawah umur 18 tahun masih relatif tinggi, termasuk di pedesaan.

"Memang kekerasan seksual di lebih tinggi, namun kekerasan di desa cenderung pada pemerkosaan atau seksual kontak, sementara di kota cenderung pada pelecehan tanpa kontak seksual," ungkap Gus Menteri.

Masalah lainnya terkait angka melahirkan di kalangan perempuan muda antara usia 15-19 tahun. Kasus di desa masih jauh lebih tinggi dibandingkan kota.

Dengan demikian, remaja desa untuk lebih sehat dan lebih berkembang masih rendah daripada remaja kota.

Begitu juga di dunia kerja, distribusi jabatan manajer pada perempuan hanya berada di angka 30,63 persen sedangkan laki-laki di posisi 69,37 persen.

Begitu juga persentase kursi parlemen untuk perempuan juga masih jauh meskipun undang-undang telah memberi ruang hingga 30 persen.

"Artinya, posisi perempuan dalam ruang publik dan penentu arah pembangunan masyarakat masih rendah. Belum ada kesetaraan gender dalam ruang publik," imbuhnya.

Padahal, lanjut Gus Menteri, kesempatan sekolah SMA dan sederajat cenderung lebih tinggi didapat oleh perempuan. Kesempatan perempuan berada pada angka 68,06 sedangkan laki-laki 82,03. Seharusnya perempuan lebih siap memasuki dunia kerja.

Mengacu data tersebut, Gus Menteri berinisiatif memberikan perhatian khusus kepada perempuan dengan program Desa Ramah Perempuan.

Kebijakan ini tertuang dalam Sustainable Development Goals (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan, yang akan menjadi role model pembangunan desa.

Selain mendapat dukungan dari beberapa organisasi perempuan, Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak juga mendapat apresiasi dari pemerintah Australia dan United Nations Development Programme (UNDP) atau Badan Program Pembangunan PBB.(*/jpnn)

Simak! Video Pilihan Redaksi:


Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler