jpnn.com, JAKARTA - Mendikbud Muhadjir Effendy mengaku heran dengan masih terjadinya kisruh di daerah-daerah terkait PPDB (penerimaan peserta didik baru) jalur zonasi.
Padahal aturan ini sudah berjalan tiga tahun, tapi baru 2019 terjadi masalah di sejumlah daerah yang menolak jalur zonasi 90 persen.
BACA JUGA: Bamsoet: Jangan Sampai Anak Didik Dirugikan PPDB Sistem Zonasi
"Permendikbud 51/2018 sudah dari Desember kami keluarkan. Harusnya tidak terjadi kisruh, karena sosialisasinya, persiapannya sampai desiminasi peraturan itu sampai peraturan yang lebih rendah sudah lama. Demikian juga aturan gubernur, bupati, wali kota terkait zonasi PPDB mestinya selesai pas Maret," ujar Muhadjir di Jakarta, Senin (24/6).
BACA JUGA: PPDB Jalur Zonasi, Boleh Diranking Berdasar Prestasi Calon Siswa
BACA JUGA: Sofia Menangis, Anak Tak Lolos PPDB Sistem Zonasi Hanya Karena Salah Ketik Alamat
Dia menyayangkan sikap pemda yang tidak disiplin dalam birokrasi. Akibatnya, saat PPDB dibuka sekolah tidak siap. Orang tua juga tidak lengkap menerima informasi.
"Jadi memang ada beberapa daerah yang seharusnya lebih disiplin dalam aturan birokrasi. Kemudian lebih memahami PPDB dan, kebijakan zonasi ini. Yang lebih penting jangan main-main dengan nasib peserta didik," tegasnya.
BACA JUGA: Kritik Anggota DPR terhadap Permendikbud 51 Tahun 2018 tentang PPDB
Dia menilai, daerah yang terjadi kisruh karena abai dalam menerapkan aturan. Sebab, faktanya, ada banyak daerah tidak bermasalah dalam PPDB jalur zonasi.
"Saya tidak mau menjustifikasi kisruh ini karena kesalahan daerah saja. Namun, kenyataannya sebagian besar daerah tidak ada maslaah. Artinya sudah banyak daerah yang cukup responsif tapi ada daerah yang mungkin persoalannya lebih kompleks maka solusinya juga tidak semudah di daerah yang lain," kelitnya.
BACA JUGA: Pendaftaran PPDB SMAN Diperpanjang, Sekolah Swasta Mengeluh
Untuk kasus di Surabaya, lanjut mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini, karena PPDB jalur zonasi belum tersosialisasi dengan baik di kalangan masyarakat. Namun, ada juga yang pura-pura belum tersosialisasi karena masih berharap keinginannya masuk sekolah favorit bisa terpenuhi.
"Saya mohon masyarakat mulai menyadari namanya era sekolah favorit itu sudah selesai. Toh kalau anaknya nanti itu masuk sekolah yang sekarang dianggap favorit itu temannya juga tidak akan lagi seperti dulu. Karena sudah tidak ada lagi sekolah yang sekarang itu isinya hanya anak-anak tertentu. Tidak ada. Sekolah favorit pun sudah heterogen," urainya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mendikbud Harus Bertanggung Jawab Atas Kisruh PPDB
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad