jpnn.com, JAKARTA - Mendikbud Muhadjir Effendy meminta seluruh guru meningkatkan kompetensinya. Mengingat kesejahteraan guru juga semakin meningkat dari tahun ke tahun.
"Gaji dan tunjangan sudah banyak, jadi tolong tingkatkan kompetensi. Kita tidak bisa menyiapkan SDM unggul tanpa membenahi kualitas gurunya. Tidak mungkin melahirkan generasi unggul tanpa sentuhan dari guru berdedikasi," kata Menteri Muhadjir di Jakarta, Sabtu (17/8).
BACA JUGA: Mendikbud: Guru PNS Jangan Menyuruh-nyuruh Honorer Semau Hatinya
Dia menyoroti perilaku tenaga pendidik saat tunjangan profesi guru (TPG) mengalami keterlambatan. Yang dihujat habis-habisan mendikbud. Menteri Muhadjir mengaku hanya bisa mengelus dada.
"TPG telat dua hari saja sudah menghujat menterinya, sampai disumpahin. Ini namanya tidak syukur nikmat. Mbok ya sabar, telat beberapa hari kan enggak apa-apa. Coba tengok guru honorer di SD negeri, gajinya kecil, enggak dapat TPG lagi," tuturnya.
BACA JUGA: Gaji Guru Honorer Naik Mulai Bulan Depan, Berlipat-lipat
Menurut Muhadjir, bila merujuk pada 8 standar nasional pendidikan (SNP), maka dari kedelapan poin itu yang paling penting adalah guru.
Kalau ada guru yang profesional dan bekerja menurut panggilan hati nurani, maka 7 standar yang lain akan dengan sendirinya terpenuhi.
BACA JUGA: Guru PNS Masuk Usia Pensiun Masih Boleh Mengajar, Begini Mekanismenya
BACA JUGA: Guru PNS Masuk Usia Pensiun Masih Boleh Mengajar, Begini Mekanismenya
"Jadi apapun dari 8 standar itu tergantung pada guru, bahkan kurikulum yang sesungguhnya adalah guru. Totalitas kehadiran guru, baik dari penampilan fisik, gestur, ucapan, semuanya itu adalah bagian dari kurikulum,” ujarnya.
Dia melanjutkan, permasalahan guru hingga kini masih banyak yang harus dibenahi dalam banyak sisi. Namun, apabila masalah guru bisa dituntaskan maka 50 persen permasalahan pendidikan sudah selesai.
Muhadjir berharap pada periode Kabinet Kerja II di bawah pimpinan Presiden Jokowi, masalah guru betul-betul menjadi prioritas. Bila masalah guru ini tuntas maka kira-kira 50 persen masalah pendidikan ini sudah selesai, bahkan bisa 70 persen.
"Memang 90 persen masalah pendidikan itu terkait guru. Tidak mungkin kita melakukan penataan yang menyeluruh tanpa ada perubahan-perubahan dalam tata kelola guru. Saya sarankan kepada Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, siapapun yang nanti akan menjadi mendikbud, tata kelola guru ke depannya harus betul-betul ditangani dengan sungguh-sungguh agar tuntas,” pungkasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mengapa Guru-guru Honorer Digaji Rendah? Begini Menurut Bu Reni
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad