Mendikbud Pastikan Sekolah Lima Hari tak Gerus Madrasah Diniyah

Senin, 12 Juni 2017 – 14:32 WIB
Mendikbud Muhadjir Effendy (baju batik). Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menanggapi kekhawatiran sejumlah pihak mengenai kemungkinan kebijakan sekolah lima hari menggerus adanya Madrasah Diniyah.

Dikatakan Muhadjir, justru dengan semakin banyak waktu siswa belajar, yakni 8 jam per hari, maka Madrasah Diniyah bisa diintegrasikan dengan pembentukan karakter.

BACA JUGA: Sekolah Lima Hari, Simak nih Penjelasan Muhadjir Effendy

"Madrasah Diniyah justru diuntungkan karena akan tumbuh dijadikan sebagai salah satu sumber belajar yang dapat bersinergi dengan sekolah dalam menguatkan nilai karakter religius," kata Muhadjir di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Senin (12/6).

Dia berharap masyarakat tidak membayangkan siswa akan berada di kelas sepanjang hari.

BACA JUGA: PPP Tolak Kebijakan Sekolah Lima Hari, Begini Alasannya

Nantinya guru akan mendorong siswa untuk belajar dengan berbagai metode seperti role playing dan dari bermacam-macam sumber belajar, bisa dari seniman, petani, ustaz, pendeta.

"Banyak sumber yang bisa terlibat, tetapi guru harus tetap bertanggung jawab pada aktivitas siswanya," ujarnya.

BACA JUGA: Sekolah Lima Hari, MUI: Akan jadi Catatan Kelam bagi Pendidikan Islam

Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini menegaskan, guru menjadi faktor penting dalam penerapan penguatan pendidikan karakter (PPK) di sekolah.

Guru bukan hanya instruktur atau pengajar, tetapi juga penghubung sumber-sumber belajar.

"Guru juga perlu menjadi gate keepers yang mampu membantu siswa menyaring pengaruh negatif seperti radikalisme dan narkoba. Dan guru juga harus menjadi katalisator yang bisa mengubah potensi anak didik," terang Muhadjir.

Penerapan kebijakan sekolah lima hari, 8 jam belajar per hari, akan dilaksanakan secara bertahap, disesuaikan dengan kapasitas sekolah.

Dia mengimbau kepada para kepala sekolah yang tergabung dalam Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) agar bisa berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk segera memetakan sekolah-sekolah yang siap melaksanakan kebijakan ini.

Selain itu, tugas guru maupun MKKS adalah memastikan bahwa potensi kekhasan di daerah terpelihara dengan baik.

“Misalnya bila di sebuah daerah ada tradisi anak mengaji di Madrasah Diniyah pada jam-jam sore, maka jam-jam tersebut harus dikonversi sebagai bagian dari delapan jam pelajaran itu. Di beberapa daerah sudah menerapkan seperti itu dan saya kira sangat baik,” pungkasnya. (esy/jpnn)

 

BACA ARTIKEL LAINNYA... PPP Tolak Keras Sekolah Lima Hari


Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler