jpnn.com, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay menilai kritik mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Amien Rais terhadap program sertifikasi tanah yang dilaksanakan pemerintah sangat wajar.
Dia menegaskan tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan secara berlebihan dari kritik tersebut.
BACA JUGA: Kritik Dibalas Serangan Balik dengan Nada Ancaman, Blunder!
“Mestinya yang merasa dikritik segera melakukan introspeksi. Jika merasa benar, silakan sampaikan pembenaran dan justifikasi,” kata Saleh di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/3).
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi PAN itu mengingatkan kalau kritik Amien Rais ditanggapi dengan marah dan diiringi ancaman, orang bisa salah persepsi.
BACA JUGA: Jadi, Kalau Punya Kesalahan tak Boleh Mengritik?
“Kenapa mesti marah dan mengancam? Jangan sampai orang justru menduga ada yang salah atau disembunyikan di balik program itu,” ungkap Saleh.
Menurut Saleh, kalau mau membawa perasaan marah, banyak juga masyarakat yang bisa marah dengan pemerintah.
BACA JUGA: Wakil Ketua DPR: Orba Saja Tumbang Dikritik Pak Amien
Sebab, ada banyak di antara masyarakat yang hidupnya belum sejahtera dan berada di bawah garis kemiskinkan.
Mereka sulit mendapat pekerjaan, bahkan banyak yang tidak memiliki tanah sama sekali. “Harus diakui secara jujur bahwa kesenjangan masih cukup tinggi di tengah masyarakat,” kata Saleh.
Menurut dia lagi, kalau mau fair selain menunjukkan pembagian sertifikat tanah di mana-mana mestinya pemerintah juga memperlihatkan berapa banyak lagi warga negara yang tidak memiliki tanah.
Kalau warga yang sudah punya tanah, lalu dikasih sertifikat, itu biasa saja. Memang itulah tugas pemerintah.
“Kan tidak mungkin pihak di luar pemerintah yang mendata dan membuat sertifikat,” tuntas Saleh.
Sebelumnya, dalam sebuah diskusi di Bandung, Jawa Barat, Minggu (18/3), Amien menuding bagi-bagi sertifikat tanah yang gencar dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya pengibulan.
Sebab, kata Amien, pemerintah membiarkan 74 persen wilayah Indonesia dimiliki kelompok tertentu.
Luhut Panjaitan lantas merespons pernyataan Amien. Saat menghadiri acara di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Senin (19/3), Luhut tidak hanya mempertanyakan dasar Amien melontarkan tudingan, tapi juga mengancam akan membeber dosa-dosa masa lalu mantan ketua MPR itu. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... BPOM Harus Fair Soal Abothyl
Redaktur & Reporter : Boy