Mengapa Semua Ingin Jadi PNS?

MANTAN  serdadu yang selalu berpenampilan tenang, tidak meledak-ledakBerbagai jabatan dan posisi pernah ia lakoni

BACA JUGA: Siap Hadapi Proses Hukum

Di Militer, ia pernah menjadi Pangdam VIII TrikoraNgurus Sepak Bola di PSSI, Gubernur SUlut, Anggota DPR sebelum akhirnya berlabuh di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN&RB)

BACA JUGA: Duta Kondom, Calon Wakil Bupati Pacitan

Siapa lagi kalau bukan Evert Erenst Mangindaan atau lebih akrab dengan sebutan EE Mangindaan

Ba Pria berdarah Manado yang lahir di Surakarta Jawa Tengah, 5 Januari 1943 ini, mengemban jabatan sebagai Menteri PAN & RB tentu bukan pekerjaan mudah

BACA JUGA: Siap Dinikahi Anang

Koleganya yang juga mantan MenPan yang digantikannya, Taufik Effendy pernah berkelakar soal jabatan yang diemban Mangindaan ini"Satu-satunya kesalahan terbesar adalah kenapa ia menerima jabatan Menteri PAN dan RBPosisi paling sulit, karena banyaknya masalah di Kementerian itu," katanya dalam sebuah rapat terbukaTaufik dan Mangindaan, yang juga sama-sama politisi dari Partai Demokrat itu, kini memang bertukar posisiMangindaan menggantikan Taufik di kementiran PAN & RB sedangkan Taufik menggantikan Mangindaan di Komisi II DPR.

Toh Mangindaan mengakui betapa beratnya mengemban tugasnya di Kementerian iniIa mengakui, selain banyaknya tekanan, ia juga mengaku sering menjumpai intrik-intrik dan bahkan tak jarang dirinya di demo massaTerutama jika sudah bicara soal CPNS, Honorer atau sistem penggajianNamun, sebagai figur yang sudah sarat dengan pengalaman, tentu Mangindaan memiliki jurus tersendiri untuk menghadapi berbagai persoalan yang adaSeperti apa jurus itu, berikut petikan wawancara wartawati JPNN Mesya Muhammad dengan EE Mangindaan.


Sebenarnya, seberapa besar persoalan birokrasi kita PakApa bener neh, persoalan yang dihadapi kementerian Bapak itu menyimpan banyak persoalan yang tidak terselesaikan?

Bukan tidak terselesaikanTetapi, masalahnya memang banyak sekaliSangat kompleks dan banyak intrikTerutama soal tenaga honorer, seleksi CPNS dan sistem penggajianKalau masalah honorer, yang utama masalah guruSoal ini, sudah berapa kali saya didemo merekaAwalnya, karena kesibukan, saya memang mendelegasikan soal ini ke eselon satuMereka tidak terimaYa sudah, akhirnya saya terima jugaPada umumnya, tuntutan mereka samaMinta diangkat sebagai PNSAlasanya, guru PNS itu lebih terjamin dan sejahteraSaya tanya balik, ukuran sejahtera itu? Mereka bilang dari sistem penggajiannyaDi swasta memang tidak selalu lebih kecil dari guru PNSTetapi, yang mereka soal, kalau guru PNS setiap tahun mendapatkan kenaikan gaji secara berkalaJadi saya ambil kesimpulan, mereka cemburu untuk mendapatkan kenaikan gaji secara berkala.

Tetapi, persoalannya tenaga honorer ini pada umumnya kan bekerja untuk sekolah/atau instansi negeriSehingga mereka menerima honor yang tidak layak?

Ya kalau yang itu masih ada jalanYang menjadi soal ini kan guru swastaUntuk mengangkat semua guru swasta menjadi CPNS jelas tidak mungkin.Apalagi dalam UU tentang kepegawaian dan PP 48 jo PP 43 Tahun 2007 jelas diatur bahwa yang bisa diangkat sebagai CPNS itu hanyalah honorer negeri, bukan swastaItupun hanya honorer dibawah tahun 2005Kalau honorer di negeri, masih ada peluang.

Lho, Bapak tidak kasihan kalau melihat guru swasta yang digaji sangat rendah?

Jelas saya kasihanTetapi, saya kan tidak bisa melanggar Undang-UndangKarena pelanggaran terhadap undang-undang sanksinya berat dan bisa dipidanaMakanya saya berupaya mencari jalan keluar bagaimana agar guru swasta ini tidak hanya berpikir diangkat CPNS sajaSalah satunya menjadi pegawai tidak tetap atau kalau mau ikut seleksi umum.Tentu, untuk bisa ikut seleksi umum ada syarat yang harus dipenuhiApalagi,  saat saya diminta presiden  memimpin kementerian ini ada amanat utama presiden, yaitu melakukan reformasi birokrasiSalah satunya reformasi aparatur negaraUntuk mendapatkan aparatur yang reformis harus dimulai dari perekrutanMakanya perekrutannya dibuat sesuai kompetensi.

Lalu bagaimana nasib guru swasta, masih ada peluang menjadi CPNS tidak Pak?

Wah, itu tergantung DPR sebagai pembuat undang-undangNamun, kembali lagi pada semangat reformasi birokrasiMana yang kita pilih, mengangkat seluruh honorer tapi kemudian menambah beban negara karena pengangkatannya lewat jalur khusus atau mengangkat tenaga muda dan profesional sesui basic kompetensinya yang bisa meningkatkan penerimaan daerah/negaraPasti, pilihan itu akan jatuh pada alternatif terakhir to....

Tetapi, bagaimana mendapatkan SDM seperti itu Pak, kalau seleksi CPNS aja masih banyak kecurangan?

Memang benar dan saya akui ituKarena itu setiap tahunnya selalu kita evaluasi dan perbaiki celahnyaNamun pusat tidak bisa bergerak lebih banyak karena adanya otonomi daerahMeski kita menerapkan sistem komputerisasi tapi permainan di bawah juga makin canggihAnehnya ketika masalah muncul, justru pusat yang disalahkanSaya contohkan kasus di Kotamobagu (Sulawesi utara)Permainan dibawahnya sangat tinggi, karena itu saya bilang ke walikotanya, kalau mau diterbitkan NIP oleh BKN harus kembali ke lembar jawaban murniKalau tidak, sampai kapanpun BKN tidak akan mengeluarkan NIP kecuali untuk CPNS yang lulus murniKebijakan ini kita ambil agar pemda tahu, reformasi birokrasi tak hanya di pusat sajaMereka bisa saja bermain, tapi pusat juga akan bertindak tegas apalagi kalau ada laporanKarena itu, saya selalu mengimbau agar masyarakat ikut mengontrol setiap seleksi, kalau ada indikasi kecurangan laporkan ke pusat tentunya disertai bukti.

Ada usulan dari DPR agar penyusunan formasi CPNS diserahkan ke Gubernur sajaSetujukah Bapak?

saya sangat setuju usulan itu, karena yang paling tahu kebutuhan pegawai dan potensi daerah adalah gubernurPusat kan tidak tahu kondisi riilnyaKe depan ini akan kita bahas lagi untuk diterapkanDan tahun ini, formasinya masih tetap diisi tenaga honorer dan pelamar umumKarena jumlah tenaga honorer tertinggal semakin banyak maka pengangkatannya kita lakukan bertahap sampai 2011Data BKN menyebutkan jumlah honorer tertinggal semakin banyak karena itu kita berlakukan bertahapContohnya dalam tiga bulan ini (mulai Juni)  yang bisa divalidasi hanya 150 orang, itu yang akan kita angkat duluanSisanya kita selesaikan sampai 2011Ini sudah saya sampaikan ke DPR dan mereka setuju karena kalau dipaksakan semuanya divalidasi dalam tiga bulan tidak cukup dan hasilnya tidak valid.

Ada kesenjangan antara penempatan guru dan dokter di daerahKebijakan penambahan insentif pun tidak mampu mengatasi masalah tersebut bagaimana solusi yang akan bapak tempuh?

saya akan kembalikan pada UU Kepegawaian lagi, bahwa semua pegawai negeri siap ditempatkan dimana sajaJika tidak bersedia, akan ada sanksi berupa pemberhentianKebijakan ini sedang kami rumuskan untuk diberlakukan paling tidak tahun depan.

Target  aparatur negara benar-benar reformis nanti  baru tahun2025, apa tidak terlalu lama itu Pak?

Untuk mengubah mental dan mindset aparatur yang sudah terbiasa dengan kebiasaan asal bapak senang dan bukan menyenangkan masyarakat, bukan semudah membalikkan telapak tanganKarena itu harus dilakukan bertahapSasaran awal instansi pusat kemudian daerahNamun, target 2025 itu bisa lebih cepat asalkan kita punya kesamaan visi dan misi.

Soal keterwakilan Daerah selalu muncul ke permukaan, yang ujung-ujungnya adalah masalah diskriminatifBagaimana menurut Bapak?

Setiap pejabat karir berhak mendapatkan posisi di pusatkalau dia berpotensi dan punya kemampuan, saya siap merekomendasikannyatentunya sebelum ditempatkan harus melewati tahap seleksi di baperjanasJadi, bukan dari mana mereka berasal, tetapi lebih pada soal potensi, kompetensi dan kemampuan masing-masing individuJadi, tidak ada istilah daerah selalu digunting di pusat.Kalau benar-benar putra daerahnya mampu dan memenuhi kompetensi, kenapa harus diguntingsaya merupakan orang yang reformis dan bukti reformis itu adalah transparansikalau dia layak, kenapa tidaksaya juga berasal dari daerah kecil, jadi saya tahu benar kalau banyak putra daerah yang berkualitas namun belum diberikan kesempatan untuk maju.

Grand design reformasi birokrasi digodog di kementerian iniTetapi, mengapa kesannya justru kementrian ini yang justru menghindar dari penilaianDan baru tahun ini bersedia dinilaiAda apa ini Pak?

sebenarnya saat pemerintah menentukan tiga kementerian/lembaga jadi pilot projet, Kementerian PAN&RB diminta masuk salah satutapi saat itu Menneg PAN yang lama (Taufik Effendi) tidak bersedia, dengan alasan mendahulukan intansi lainnyaNah, sekarang sebenarnya saya juga belum mau, karena baru tujuh kementerian/lembaga yang telah melaksanakan reformasi birokrasiTetapi karena amanat presiden yang meminta Kementerian yang saya pimpin harus dinilai maka saya laksanakankalau mau jujur saya mendambakan kementerian PAN&RB ini bisa menjadi contoh bagi instansi lainsaya ingin, Kementerian PAN&RB mendapatkan nilai 80 persen baru bisa mendapatkan tunjangan kinerja.

Lalu bagaimana dengan reformasi birokrasi di daerah Pak?

Saya sebenarnya sedih dengan pola pikir pemda, yang ada dipikiran mereka reformasi birokrasi itu remunerasiSeolah-olah pelaksanaan reformasi birokrasi itu merupakan keterpaksaan dan harus ada imbalannyapadahal reformasi birokrasi itu merupakan suatu keharusansedangkan tunjangan kinerja itu hanya sebagai award atas kinerja merekaMakanya itu, reformasi birokrasi di daerah akan dipercepat dari target awal sekitar 2012pertengahan 2010 ini akan dilakukan penilaian reformasi birokrasi daerah, Bali sudah menyatakan siap dinilai.

Sistem baperjakat dan baperjanas  sepertinya tidak jalanKasus Anggito Abimanyu menguatkan sinyalemen iniTanggapan Bapak?

Baperjakat dan baperjanas tetap jalan, cuma memang mekanismenya masih ada kelemahanKarena itu, kita sedang menyiapkan program yang bisa menilai setiap kandidat pejabat dengan prinsip akuntabel dan transparanMengenai Anggito yang gagal dilantik jadi wakil menteri itu karena eselonnya belum mencukupiNamun segera diperbaikiBahwa kemudian,  ketika sudah disamakan serta memenuhi syarat untuk jabatan tersebut, tidak dilantik juga itu  wallahu'alambukan kewenangan saya untuk menjawabnya....

Eh, kabarnya Putra Bapak mencalonkan diri jadi walikota ManadoAda treatment khusus Pak?

Tidak adaSaya hanya pesan kepada dia, kalau dia kemudian terpilih harus jadi pejabat yang baikKalau jadi pejabat itu harus tahan godaan, terutama kalau sudah menyangkut korupsiJadi pejabat itu godaannya besarKarena itu, harus lebih bijak serta rasional memandang setiap persoalanApalagi, dunia politik itu banyak lika-likunyaDan satu, pesan penting saya, jangan sampai kita bersandiwara hanya untuk menarik simpati masyarakat.......

BACA ARTIKEL LAINNYA... Tak Mimpi Jadi Kapolri