jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan melakukan mediasi dengan pihak aplikator dan perwakilan driver online.
Itu untuk menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo terkait dengan aksi unjuk rasa para pengemudi ojek online yang menuntut kebijakan rasional tarif.
BACA JUGA: Respons Menhub soal Keluhan Pengemudi Ojek Online
“Tadi pengemudi ojek online sudah diterima, kami sudah mendengarkan apa yang menjadi keluhan mereka. Sesuai dengan arahan Pak Presiden, hari kita tindaklanjuti,” ujar Menteri Budi.
Dalam pertemuan tersebut, pengemudi ojek online mengeluhkan tarif per kilometer yang terlalu rendah, yaitu hanya Rp 1.600 per kilometer.
BACA JUGA: Pengemudi Ojek Online Sampaikan 3 Keluhan ke Presiden Jokowi
Padahal sebelumnya, tarif per kilometer sempat mencapai Rp 4.000. Penurunan tarif ini dianggap merugikan para pengemudi.
Mereka kemudian mengusulkan tarif dapat naik menjadi Rp 2.500 per kilometer.
BACA JUGA: Pengemudi Ojek Online Tuntut Status Karyawan
"Tarifnya kemurahan, sekarang itu Rp 1.600 per kilometer. Jadi 6 kilometer itu baru dapat Rp 10.000, jadi mereka merasa kurang. Mereka mengusulkan tarifnya jadi Rp 2.500 per kilometer," ungkap Menhub.
Dengan mediasi yang akan dilakukan, Menteri Budi berharap agar bisa mencari jalan tengah untuk masalah ini tanpa merugikan kedua belah pihak, baik aplikator penyedia jasa layanan ojek online maupun para pengemudi.
“Semoga dengan mediasi yang akan dilakukan dapat menghasilkan jalan tengah yang baik dan tidak merugikan kedua belah pihak,” pungkasnya. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ojek Online Minta Promo Dihapus dan Jokowi Turun Tangan
Redaktur & Reporter : Natalia