Menhut Diminta Tinjau Kembali Sewa Pesawat

JAKARTA- DPR meminta Kementerian Kehutanan meninjau kembali kebijakan penyewaan helikopter untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Anggota DPR RI, Nani Sulistyani Setiawati, mengatakan penyewaan pesawat yang hampir tiap tahun sangat menyita anggaran Kementerian Kehutanan.

"Karena biayanya cukup tinggi, sebaiknya ditinjau ulangMengingat tipe kebakaran di daerah Indonesia yang berbeda

BACA JUGA: GPK Minta KPK Lebih Garang

Jika penyewaan pesawat dihentikan, anggaran tidak akan membesar," kata Nani Sulistyani, dalam Rapat Kerja Komis IV, dengan Kementerian Kehutanan, Kamis (4/2)

Menanggapi hal itu, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, mengatakan ada atau tidaknya kebakaran hutan, Kementerian Kehutanan tetap harus menyewa pesawat

BACA JUGA: Aktivis Bendera Tolak Panggilan Penyidik

"Terpakai atau tidak terpakaiTiap tahun harus disewa, sekitar 500 jam," jelasnya.

Pentingnya penyewaan helikopter ini, katanya, karena kebakaran hutan tidak dapat diprediksi

BACA JUGA: Awang Farouk: Pusat Tidak Konsisten

Walau tahun ini, Kemenhut menargetkan zero hotspot"Kebanyakan areal kebakaran hutan tak bisa ditempuh jalan daratMaka perlu helikopterTerlebih kalau ada kegiatan illegal logging, penggerebakan harus segeraKalau pake jalan darat, keburu kabur," tambahnya.

Dia menyatakan, dahulu Kemenhut mempunyai 12 helikopterNamun karena biaya pemeliharaan tinggi, maka diberikan ke pihak lain.

Menhut menegaskan bahwa tentu saja pemerintah Indonesia akan berusaha keras memadamkan semua hotspot yang adaAntara lain dengan memperkuat pasukan manggala agni, dan penyuluhan masyarakat.(lev/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Gubernur Riau Boyong Bupati-Walikota