Menkes Soroti Kampanye Pilkada

JAKARTA – Maraknya calon-calon pemimpin daerah yang menggunakan kesehatan sebagai komoditas politik mereka menjadi salah satu hal yang disoroti oleh Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari
Hal ini disebutkan sebagai salah satu tantangan berat bagi stakeholder  layanan kesehatan untuk memperbaiki pelayanannya

BACA JUGA: Divonis 5 Tahun, Ayin Nangis

“Ajang pemilihan kepala daerah (pilkada) seringkali menggunakan kesehatan sebagai icon atau bahan kampanye terutama untuk pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin,” ujarnya di Jakarta.
Menkes mengemukakan bahwa mulai terlihat perubahan yang signifikan di dalam pelayanan kesehatan di Indonesia“Namun dengan adanya kampanye tersebut maka masalah dan tantangan di bidang kesehatan saat ini makin berat dan kompleks,” ungkapnya

BACA JUGA: Margiono Ketua Baru PWI Pusat

Penulis buku “Saatnya Dunia Berubah” itu, menjelaskan bahwa beberapa permasalahan di bidang kesehatan seperti akses pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas masih belum tercapaiHal itu disebabkan karena faktor geografi, faktor ekonomi, dan juga ketidak-tahuan masyarakat

BACA JUGA: Paskah Suzetta Didesak Mundur

“Masyarakat berada pada pihak yang lemah, kurang mempunyai kemampuan dalam voice dan choice dalam memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhannya,” sebutnya
Menkes mencontohkan pelayanan bagi masyarakat miskin melalui Program Jamkesmas yang merupakan program primadona Presiden RI
“Pemberian status badan layanan umum atau BLU kepada rumah sakit, tentunya menjadi suatu peluang untuk memperbaiki manajemen rumah sakit dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Upaya pemerataan fasilitas kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan harus terus dilakukan bekerjasama dengan pemerintah daerahApabila pemerataan fasilitas kesehatan dapat dilaksanakan, yang dilengkapi dengan tenaga, peralatan dan perlengkapan dan biaya operasional yang memadai, maka masalah akses dan mutu pelayanan kesehatan dapat diatasi
“Keterjangkauan obat juga masih terbatas, dimana harga obat telah dapat diturunkan, namun dalam pelaksanaannya di lapangan perlu mendapatkan perhatian kita bersama,” paparnya.
Begitu juga dengan masalah penanggulangan penyakit, baik penyakit menular, penyakit tidak menular, maupun penyakit baru (new emerging diseases)
“Selain itu, masalah desentralisasi di bidang kesehatan belum dapat berjalan dengan baik, dan yang terpenting adalah keadilan dalam bidang kesehatan di dunia Internasional harus terus diupayakan untuk mencapai ketransparanan,” tambah Siti
Menurut Menkes, untuk mengatasi masalah dan tantangan pembangunan kesehatan tersebut, Depkes telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) untuk periode tahun 2005 – 2009, yang difokuskan untuk mencapai sasaran pembangunan kesehatan yang telah ditetapkan
Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, pemberdayaan masyarakat sangatlah pentingPengembangan Desa Siaga akan dapat menjawab tantangan iniBila seluruh desa telah menjadi Desa Siaga, maka diharapkan seluruh masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat serta tercapainya keluarga sadar gizi
“Guna mewujudkan Desa Siaga, maka di setiap desa harus tersedia minimal sebuah Poskesdes (pos kesehatan desa) yang dilengkapi sumberdaya manusia kesehatan yang kompeten yaitu salah satunya bidan desa,” pungkasnya(iw)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Tayangan Sinetron RCTI Disorot KPI