jpnn.com - BANDUNG - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, APBN adalah salah satu instrumen untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Karena itu, APBN harus dikelola dengan sebaik-baiknya demi rakyat.
Dia mencontohkan, alokasi anggaran sebesar Rp 1 trilyun, jika dikelola dengan baik, dapat memenuhi kebutuhan infrastruktur dan fasilitas umum untuk masyarakat.
BACA JUGA: Archandra Tahar Dinilai Lebih Layak Jadi Wakomut Pertamina Dibanding...
"Dana tersebut bisa membangun 3,541 jembatan, 155 jalan, 729 ribu beras (rakyat miskin), 93 ribu ton benih, 306 ribu ton pupuk, (bantuan) Rp 2,2 juta atau Rp 1,3 juta atau Rp 1 juta persiswa," ujar Sri Mulyani saat pemaparannya dalam kuliah umum di Universitas Padjajaran, Kota Bandung, Selasa (29/11).
Lanjut Sri, jika dana tersebut ditransfer ke daerah, maka presentasi masyarakat miskin dapat terus ditekan. Selain itu optimalisasi pendidikan, serta pelayanan kesehatan akan semakin terwujud.
BACA JUGA: Hermawan Kertajaya: Pariwisata Menemukan Momentumnya!
Namun, semua hal tersebut dengan catatan bahwa pembelanjaan dilakukan secara optimal dan tepat sasaran.
"Dibangun 6.765 SD, 5.511 kelas SMP, 4.182 kelas SMA, 50 rumah sakit, tunjangan 23.585 guru dan Jaminan Persalinan (Jampersal) untuk 4,2 juta ibu hamil," lanjutnya.
BACA JUGA: Efisiensi Energi, Phapros Hemat Rp 1,3 Triliun Per Tahun
Namun dikatakan Sri, saat ini terdapat berbagai tantangan pembangunan di antaranya yakni ketidakpastian perekonomian global serta masalah domestik.
Dikatakan dia, untuk mengantipasi hal tersebut dengan membuat kebijakan yang tepat.
Di tingkat global, tantangannya yaitu perekonomian masih uncertainty, penurunan harga komoditas global, potensi terjadinya Reverse Capital Flow seiring rencana kenaikan suku bunga The Fed, kompetisi global semakin ketat di tengah kondisi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
Sedangkan di ranah domestik, lanjut dia, ada permasalahan produktifitas rendah, dinamika ketenagakerjaan, daya dukung infrastruktur kurang optimal, ketahanan energi, pangan, kesenjangan kemiskinan.
"Biaya logistik, daya saing, inefisiensi birokrasi dan skill gap, kurang pengembangan teknologi dan inovasi," tandasnya. (rmol/dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Waskita Karya Target Kantongi Laba Bersih Rp 2,8 Triliun
Redaktur : Tim Redaksi