Menkeu Belum Tentukan Calon Pengganti Tjiptardjo

JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Mochamad Tjiptardjo akan memasuki usia pensiun pada April 2011Beberapa nama calon pengganti pimpinan tertinggi di direktorat yang menjadi garda terdepan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan negara ini, sudah mulai bermunculan.

Namun, Menkeu Agus Martowardojo justru mengaku belum membicarakan apalagi menetapkan, siapa saja yang akan masuk bursa pengganti Tjiptardjo

BACA JUGA: Minyak Dunia Terus Naik, Pemerintah Lakukan Evaluasi

"Masih belumBelum," tegas Agus kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (5/1).

Namun, beberapa nama yang bermunculan sejauh ini, tercatat berasal dari pejabat karir yang ada di DJP sendiri

BACA JUGA: Lonjakan Harga Cabe Disinyalir Akibat Ulah Spekulan

Antara lain seperti Suryo Utomo yang saat ini menjabat sebagai Direktur Peraturan Perpajakan I, Catur Rini Widosari yang saat ini menjabat sebagai Direktur Keberatan dan Banding, Yoyok Satiotomo yang saat ini menjabat sebagai Direktur Teknologi Informasi Perpajakan, Robert Pakpahan yang saat ini menjabat sebagai Direktur Transformasi Proses Bisnis, serta Pontas Pane yang saat ini menjabat sebagai Direktur Intelijen dan PenyidikanNama Kepala Kanwil Pajak Jawa Timur I-Surabaya, Suharno, serta Kepala Kanwil Pajak Jawa Timur III-Malang, Ken Ken Dwijugiasteadi, juga masuk dalam bursa calon pengganti Tjiptardjo.

Soal akan berakhirnya masa kerja Tjiptardjo itu, juga diakui oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Harry Azhar Aziz

BACA JUGA: 2011, Kemenakertrans Terima Rp 4,128 Triliun

Harry mengatakan bahwa pengganti Tjiptardjo akan dihadapkan pada tantangan yang cukup berat, terutama terkait penilaian masyarakat yang semakin negatif terhadap pencapaian kinerja DJP akhir-akhir ini.

"Sekarang ini imej DJP sudah semakin jelekBukan hanya kasus Gayus dan berbagai kasus lainnya saja, tapi (juga soal) target pendapatan dari pajak tahun 2010 (yang) jauh di bawah targetPadahal dulunya, saat zaman Pak Darmin Nasution, pendapatan justru melebihi target," kata Harry.

Karena itu katanya, Menkeu yang memiliki kewenangan memilih pengganti Tjiptardjo, haruslah memilih sosok yang bukan hanya mumpuni guna mengumpulkan pundi-pundi pendapatan negara dari pajak, melainkan juga memiliki integritas yang tinggi terhadap lembaga ini"Banyak orang yang pantas memimpin lembaga iniSaya rasa, mengambil orang dari luar DJP adalah salah satu solusiKarena bisa merubah imej DJPKalau masih dari dalam DJP juga, maka imej masyarakat belum tentu berubah dengan cepat," kata Harry.

Memilih pimpinan tinggi sebuah lembaga negara, kata Harry lagi, tidak mesti harus berasal dari mereka yang di dalam lembaga itu sendiriBahkan katanya, saat memilih Gubernur BI, Presiden SBY juga telah melakukan hal yang sama, dengan menetapkan Darmin Nasution yang merupakan orang dari DJP Kemenkeu.

"Buktinya, BI mulai berhasil melakukan berbagai perubahanKalau BI bisa, mengapa DJP tidak bisa merekrut orang yang punya track record bagus dari luar DJP? Bisa saja hasilnya akan lebih bagus lagi dari yang sekarangBahkan kalau memang non-PNS mampu, mengapa tidak? Tapi rasanya tidak mungkin, karena dalam UU harus PNS," kata Harry berspekulasi, tanpa mau menyebutkan sosok orang yang dianggapnya mumpuni itu(afz/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Dinilai Berkinerja Baik, Enam Kontraktor PLN Dapat Penghargaan