jpnn.com, CIKARANG - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati melakukan kunjungan kerja ke Cikarang pada Jumat (27/1).
Menkeu menggelar dialog dengan para pelaku usaha pengguna jasa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang berasal dari wilayah Cikarang, Bekasi, dan Purwakarta.
BACA JUGA: Bea Cukai Bekasi dan Cikarang Kini Resmi di Bawah Kanwil Jakarta, Ini Harapannya
Dari kunjungan tersebut, Menkeu menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dengan pelaku usaha dapat mewujudkan perbaikan ekonomi, bahkan di masa tersulit sekalipun, seperti pandemi.
Menurut dia, pemerintah bisa melewat masa sulit di tengah pandemi Covid-19 dengan sangat baik. Ini tentu merupakan sebuah kinerja yang luar biasa.
BACA JUGA: Bea Cukai dan Polri Teken 2 Perjanjian Kerja Sama, Berikut Isi dan Tujuannya
"Namun, dalam proses pemulihan kita juga melihat adanya tantangan-tantangan baru," ujarnya.
Dia menambahkan di tahun ini tantangan bergeser dari risiko kesehatan menjadi risiko finansial dan geopolitik.
BACA JUGA: Bea Cukai Amankan Ratusan Ribu Rokok Ilegal dari 3 Wilayah
"Dunia tengah menghadapi ancaman disrupsi ekonomi, kenaikan harga komoditas, inflasi, merosotnya kondisi sosial, dan pelemahan ekonomi yang berimbas terhadap ketahanan pangan," tuturnya.
Dalam melewati kondisi tersebut, Menkeu mengatakan pemerintah dan pelaku usaha harus terus berkolaborasi serta mampu menangkap sinyal anomali untuk dapat diterjemahkan dalam formula kebijakan yang tepat.
Pemerintah melalui, Bea Cukai pun akan terus berupaya mendukung para pelaku usaha dengan beberapa kebijakan strategis, di antaranya memberikan fasilitas dan insentif di bidang kepabeanan, berupa fasilitas kawasan berikat (KB) dan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE).
Hal tersebut juga menjadi perwujudan tugas dan fungsi yang diemban Bea Cukai, yaitu trade facilitator dan industrial assistance, khususnya dalam optimalisasi utilisasi fasilitas kepabeanan untuk mendukung industri dalam negeri.
Upaya ini terbukti berhasil dengan survei evaluatif Bea Cukai di tahun 2022 dalam rangka meninjau kondisi perusahaan KB dan KITE pada tahun 2021 yang menunjukkan hasil positif.
Berdasarkan hasil survei tersebut, kondisi dan kontribusi perusahaan KB dan KITE pada 2021 secara umum lebih baik dibandingkan dengan 2020.
Kondisi tersebut diharapkan dapat membantu perusahaan penerima fasilitas dalam menghadapi krisis yang diprediksikan terjadi pada tahun 2023.
Sebagai perincian, dari sisi tenaga kerja, presentasi tenaga kerja terlatih pada perusahaan KB meningkat sebesar 1% dan pada perusahaan KITE meningkat sebesar 3%.
Dari sisi investasi, pada 2021 penambahan investasi meningkat sebesar Rp 103 milliar pada perusahaan KB dan Rp 30,59 milliar pada perusahaan KITE.
Untuk indirect economic activity 2021 terjadi peningkatan jumlah dan jenis usaha di sekitar perusahaan penerima fasilitas KB dan KITE secara regional.
Peningkatan terbesar terlihat pada jenis usaha akomodasi (188,78%), sektor perdagangan (165,32%), makanan (173,62%), dan transportasi (128,52%). Hal yang sama terjadi untuk fasilitas KB, peningkatan terbesar yaitu pada sektor makanan (66,52%), disusul transportasi (55,58%), perdagangan (35,04%), dan akomodasi (24,64%).
Selain menggelar dialog dengan para pelaku usaha, dalam kunjungan tersebut Menkeu juga berkesempatan meninjau Cikarang Dry Port (CDP), untuk melihat proses bisnis dan aktivitas tempat penimbunan sementara (TPS) itu.
Berada di wilayah pengawasan Bea Cukai Cikarang, CDP telah beroperasi sejak 2010 dan merupakan bagian dari program pemerintah, yaitu Customs Advance Trade System dan Indonesian Blue Print Logistics guna menyederhanakan dan meningkatkan daya saing logistik Indonesia.
Saat ini, untuk dapat menghadapi potensi tantangan ke depan dalam menyediakan layanan yang semakin baik, CDP bersinergi dengan Bea Cukai Cikarang melakukan transformasi perbaikan proses bisnis.
Transformasi tersebut mencakup penguatan budaya, pengembangan proses bisnis, dan pengembangan system, seperti autogate system, behandle management system, dan electronic seal yang terintegrasi dengan CEISA.
Transformasi ini juga selaras dengan upaya pemerintah dalam National Logistics Ecosystem (NLE) sebagai inisiatif besar nasional.
Tujuannya untuk mengurangi biaya logistik dan mempercepat pergerakan barang dalam rantai pasok.
Mendukung hal ini, berbagai instansi kementerian/lembaga pun sudah terkoordinasi dalam memberikan pelayanan yang optimal, termasuk Kemenkeu.
"Kemenkeu berkomitmen untuk terus bekerja sama dalam melayani dunia usaha agar makin kompetitif dan produktif dengan penerapan kebijakan yang mendukung dunia usaha," imbuh Sri Mulyani.
Menkeu pun mengapresiasi kinerja Bea Cukai, khususnya Bea Cukai Cikarang yang pada 2022 menjadi salah satu pemberi fasilitas tempat penimbunan berikat (TPB) terbesar nasional.
Apresiasi Menkeu juga ditujukan kepada stakeholders atas kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai.
"Khusus untuk Bea Cukai Cikarang, telah bekerja luar biasa dalam memperbaiki pelayanan dan mengupayakan penerimaan negara hingga melebihi target," tutup Sri Mulyani. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menkeu Sri Mulyani: Frans Seda adalah Nasionalis Tulen
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, Dedi Sofian