jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemerintah akan melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada 2021 dalam rangka mengatasi dampak pandemi Covid-19.
Namun, bisa jadi akan ada perubahan alokasi dana PEN untuk tahun depan, termasuk kemungkinan pengurangan jumlah bantuan sosial (bansos).
BACA JUGA: Tahun Depan Masih Ada Covid-19, Sri Mulyani Pastikan PEN Berlanjut ke 2021
"Dalam konteks ini kami di Kemenkeu itu memang harus betul-betul fleksibel melihat dinamika ini sambil tetap menjaga disiplin fiskalnya," kata Ani -panggilan akrabnya- saat menghadiri rapat kerja Komisi XI DPR RI secara daring, Senin (7/9).
Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu juga meminta Komisi XI DPR RI selalu bisa memahami Kemenkeu dalam kondisi yang terus berubah, terutama dalam mengeluarkan kebijakan fiskal.
BACA JUGA: Sri Mulyani Beber Kendala Penyerapan Anggaran PEN
"Tentu tanpa mengorbankan apa yang disebut disiplin dan rambu-rambu prudensial dari sisi kebijakan fiskal," tambahnya.
Pemerintah berencana mengalokasikan anggaran PEN pada APBN 2021 sekitar Rp 356,5 triliun. Angka tersebut lebih sedikit dibandingkan anggaran PEN pada APBN 2020 yang mencapai Rp 695,2 triliun.
BACA JUGA: Defisit Melebar, Misbakhun Ingatkan Bu Sri Mulyani Menghemat Biaya Utang
Menteri yang kondang dengan inisial SMI itu mengatakan, penurunan anggaran PEN tersebut didasarkan pada perkiraan biaya untuk penanganan pasien Covid-19 yang akan jauh berkurang dibandingkan kondisi di tahun ini, sedangkan fokus pemerintah pada 2021 ialah penyediaan vaksin.
"Program PEN dimulai dari penanganan di bidang kesehatan melalui pengadaan vaksin dan perbaikan di bidang kesehatan, perlindungan sosial, hingga dukungan untuk dunia usaha dan UMKM," sebutnya.(mcr2/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Rizki Sandi Saputra