jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan pos alokasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2022.
Seperti diketahui, pemerintah mematok anggaran sebesar Rp 321,2 triliun.
BACA JUGA: Sri Mulyani Siap Guyur BUMN dengan Pembiayaan Investasi, Ini Daftarnya
"Untuk bidang kesehatan dan perlindungan sosial akan tetap dominan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (24/8).
Berikut alokasi dana PEN 2022:
BACA JUGA: Aduh! Sri Mulyani Berbagi Kabar Tak Sedap soal Penerimaan Pajak
1. Anggaran Kesehatan
Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu memerinci pertama anggaran bidang kesehatan sebesar Rp 77,05 triliun yang ditujukan untuk testing, tracing, dan treatment.
"Perawatan 250 ribu pasien Covid-19 dengan cost sharing BPJS, obat COVID-19 sebanyak empat juta paket serta insentif tenaga kesehatan selama 12 bulan," bebernya.
Kemudian, lanjut Sri Mulyani, untuk pengadaan vaksinasi 189 juta orang dialokasikan dana sebesar Rp 38,44 triliun atau 70 persen dari total jumlah penduduk yang dibiayai pemerintah, 27 juta orang vaksinasi mandiri, serta dukungan vaksinasi pusat Rp 3 triliun.
2. Perlindungan Masyarakat
Kedua, kata Sri Mulyani adalah bidang perlindungan masyarakat sebesar Rp 126,54 triliun.
"PKH bagi 10 juta KPM, kartu sembako untuk 18,8 juta KPM, kartu prakerja, dukungan program jaminan kehilangan pekerjaan serta antisipasi perluasan program perlinsos lainnya," ungkap Sri Mulyani.
3. Program prioritas
Ketiga, adalah program prioritas sebesar Rp 90,04 triliun. Menurut Sri Mulyani termasuk untuk mendukung kegiatan padat karya, pariwisata, ketahanan pangan, dan ICT serta program prioritas lainnya.
"Terakhir, bidang dukungan UMKM dan korporasi Rp 27,48 triliun untuk mendukung subsidi bunga UMKM, IJP UMKM dan korporasi serta program dukungan UMKM dan korporasi lainnya," katanya.
Perempuan kelahiran Bandarlampung itu menuturkan alokasi PEN 2022 ini merupakan alokasi sementara dari belanja pusat tahun depan.
Oleh karena itu, Sri Mulyani menyebutkan anggaran itu berpotensi meningkat seiring perkembangan penanganan Covid-19 yang sumbernya dapat berasal dari TKDD, pembiayaan, dan insentif perpajakan.
"Kami juga tetap terus mengantisipasi sama seperti tahun 2021 di mana kita tidak melihat kemudian terjadilah pandemi muncul varian Delta yang lebih mengancam," ujarnya.
Menukil berbagai pandangan ahli, kata Sri Mulyani, munculnya banyak varian masih berpotensi terjadi sehingga pemerintah tetap waspada terhadap pekembangannya.
"Kami menjaga keberlanjutan APBN dalam jangka menengah panjang, sehingga begitu muncul kebutuhan luar biasa di bidang kesehatan dan perlinsos kami harus mengambil dari pos prioritas lainnya," jelas Sri Mulyani. (antara/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Elvi Robia