jpnn.com - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dinakhodai Menko Airlangga Hartarto menjelang satu dekade kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terus menunjukkan penguatan melalui berbagai capaian, meski diliputi eskalasi ketidakpastian global akibat Covid-19, ketegangan konflik geopolitik di Timur Tengah, hingga kondisi pelambatan ekonomi global.
Pertumbuhan ekonomi yang stabil pada kisaran 5% (yoy) dan inflasi yang terkendali menjadi salah satu indikasi stabilitas perekonomian nasional tersebut.
BACA JUGA: Kemenko Perekonomian Sebut Market Mobil Hybrid Sudah Terbentuk, Tetapi
Sejumlah indikator makro juga terus mengalami kemajuan seiring dengan berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah, mulai menurunnya kemiskinan ekstrem pada tahun 2014 sekitar 6,18% menjadi sebesar 0,83% pada tahun 2024.
Kemudian, meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja dari bulan Februari 2014 yang hanya sekitar Rp 118,2 juta menjadi Rp 142,18 juta pada bulan Februari 2024, hingga meningkatnya cadangan devisa dari tahun 2014 yang sebesar Rp 100 miliar menjadi Rp 150 miliar pada tahun 2024.
BACA JUGA: Fufufafa Memang Penuh Persoalan, Menjelekkan Prabowo
"Dalam menghadapi berbagai tantangan, utamanya Covid-19, yang pertama respons pemerintah dalam hal ini kabinet dipimpin Pak Presiden cepat dan fleksibel, lentur," ungkap Menko Airlangga pada Rabu (30/9), dikutip dari siaran pers.
Nah, salah satunya contohnya, kata Airlangga, Indonesia di awal Covid-19 langsung menyiapkan Perppu Nomor 1 atau Undang-Undang Nomor 2 yang membuka defisit anggaran, serta tingkat presentase terhadap utang.
BACA JUGA: Naik Lagi, Harga Emas Antam Hari Ini Tembus Rp 1,471 Juta Per Gram
"Juga adjustment terhadap kebijakan anggaran di mana 2021-2022, kita sediakan anggaran untuk pemulihan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional," lanjutnya.
Menko Airlangga menuturkan bahwa perkembangan perekonomian nasional akan terus didorong kian optimal hingga akhir tahun 2024, agar target pertumbuhan ekonomi dapat tercapai.
Kebijakan yang dianggap bisa menopang pertumbuhan salah satunya pemberian insentif bagi sektor kelas menengah, seperti insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) atas pembelian rumah dan kendaraan berbasis listrik.
Hal tersebut mengingat properti dan otomotif merupakan produk pembelian terbesar yang dikonsumsi oleh masyarakat kelas menengah.
Selain insentif tersebut, kebijakan lain yang diberikan Pemerintah bagi masyarakat kelas menengah seperti subsidi energi, subsidi listrik, jaminan kesehatan melalui kepesertaan pada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja, hingga insentif pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Selain itu, Pemerintah juga berupaya mendorong UMKM sebagai bagian dari kelas menengah agar lebih terdongkrak yakni melalui kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan tingkat bunga yang rendah.
Ke depan, sejumlah program strategis akan dilakukan pemerintah untuk mempersiapkan pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka panjang menuju tahun 2045, seperti mendorong transisi energi yang telah disiapkan pemerintah mulai dari hydropower, pengembangan lanjutan dari geothermal, hingga pengembangan solar panel.
Selanjutnya, digitalisasi juga dinilai Pemerintah menjadi pengungkit perekonomian dengan menyumbang potensi ekonomi digital pada tahun 2030 hingga USD 300 miliar.
"Tentu kalau kita lihat infrastruktur kita sudah bangun tetapi infrastruktur itu belum selesai artinya kita baru bangun backbone-nya, sedangkan pertumbuhan itu membutuhkan ruas- ruas di sampingnya atau fishbone-nya, nah fishbone-nya ini belum tersambung, nah ini harus dilanjutkan," tuturnya.
Sekarang, hal itu dalam APBN ke depan akan disiapkan Inpres-nya sehingga ada percepatan guna meningkatkan produktivitasnya. "Pada saat produktivitas meningkat tentu pertumbuhan ekonomi akan menjadi oke," ucap Menko Airlangga. (*/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : M. Fathra Nazrul Islam, M. Fathra Nazrul Islam