jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui ada perbedaan data produksi gabah di internal pemerintah yang menjadi salah satu acuan kebijakan impor beras.
Dijelaskan Darmin, data yang dipakai pemerintah ada dua, yakni dari Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik (BPS).
BACA JUGA: Ompung Darmin Tak Terima Pelemahan Rupiah Disebut Mirip 1998
"Memang yang punya data produksi hanya ada dua, pertanian dan BPS. Tapi ini juga enggak cocok," kata Darmin di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/9).
Nah, BPS menurut mantan Gubernur Bank Indonesia periode 2010-2013 ini, berjanji akan memperbaharui datanya.
BACA JUGA: Darmin Tak Mau Ada Gerakan Cinta Rupiah
Saat ini proses pendataan itu sudah selesai dan tinggal dipublikasikan.
"Kita bisa mencoba hitung dengan satelit. Pertanian punya data satelit. Masalahnya data itu terlalu besar. Setiap tahun surplus 11 juta ton, terus ke mana perginya," jelas Darmin.
BACA JUGA: Menteri Darmin Diminta Beri Nama untuk Bayi Anoa Lucu Ini
Karenanya, kata birokrat 69 tahun ini, pemerintah sudah mencarikan solusi atas perbedaan data ini dengan menyerahkan persoalan data hanya kepada BPS.
"Biar BPS saja yang melakukan penyempurnaan. Enggak tahu akhir tahun, atau bulan depan diumumkan. Saya tahu BPS sudah selesai datanya," tambahnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Minta Petani Setop Jual Gabah
Redaktur : Tim Redaksi