jpnn.com - JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pemerintah tengah menggenjot investasi di sektor hilirisasi.
Pemerintah tidak segan mengucurkan insentif mulai dari fiskal, hingga kemudahan impor mesin (masterlist).
BACA JUGA: Pak Luhut & Adian Napitupulu Bersitegang, Opung Panda Jadi Saksinya, Begini Ceritanya
Namun, peran kepala daerah juga dinilai sangat penting untuk menjaga kepercayaan para investor.
Oleh karena itu, Menko Luhut meminta para kepala daerah tidak mempersulit izin masuknya investasi khususnya sektor hilirisasi ke daerah.
BACA JUGA: Antisipasi Cuaca Buruk, Menko Luhut Ingin Bentuk Tim TMC
"Peran teman-teman bupati di daerah sangat penting, jadi jangan mempersulit atau membuat sulit masalah izin di daerah," kata Menko Luhut dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa (17/1).
"Saya sedang di Davos ikut World Economic Forum (WEF), itu mereka juga apresiasi sangat apa yang terjadi di Indonesia.
BACA JUGA: Menko Marves Luhut Dukung Pembangunan Museum Kavaleri di Bandung
Nah saya ingin juga teman-teman semua, ayo bersatu padu, bahu-membahu bangun ekosistem, bangun kepercayaan untuk kita bisa menerima investor itu dengan baik," ujar Menko Luhut.
Dia menyebut saat ini Indonesia punya satu proyek investasi besar di Kalimantan Utara (Kaltara) untuk mendukung industri dan energi hijau.
Di sisi lain, Menko Luhut juga mencatat ada hampir USD 30 miliar investasi di dalam pipeline atau tengah dalam persiapan untuk segera dieksekusi pada tahun ini.
"Itu pekerjaan tidak mudah. Sangat bergantung pada kita semua," katanya.
Luhut menyebut ketidakpastian global diperkirakan masih tinggi menyusul perang Ukraina dan Rusia yang belum akan berakhir.
Oleh karena itu, dia memohon supaya semua pihak bisa memperbaiki sistem di dalam negeri, serta segera mengeksekusi kebijakan berbasis elektronik atau digitalisasi.
Luhut meminta pemerintah daerah untuk terus memperbaiki layanan, salah satunya melalui digitalisasi demi peningkatan efisiensi dan mengurangi kemungkinan korupsi.
Perbaikan tersebut dinilai akan secara bersamaan turut mendukung peningkatan investasi.
"Ini harus kita lakukan, kita harus melawan OTT supaya kita menjadi negara bermartabat. Saya kira kita tidak mau negara kita dituduh sebagai negara yang tidak miliki ekosistem yang bagus sehingga terjadi korupsi di Indonesia," kata Menko Luhut.
Dia juga menekankan perlunya evaluasi dan pengawasan, khususnya bagi daerah-daerah yang menjadi target investasi hilirisasi seperti Sulawesi Tengah dan Maluku Utara.
Evaluasi dan pengawasan perlu dilakukan untuk memastikan dampak penciptaan lapangan kerja, pembangunan daerah dan penurunan angka kemiskinan.
Menko Luhut menegaskan insentif dan promosi investasi akan terus dilakukan, tetapi pemerintah akan tetap mengukur.
"Prinsip kita adalah investor untung, pemerintah Indonesia untung. Untung apa? Pajak, ekspor kita bagus, lapangan kerja terciptakan, nilai tambah baik, ekosistem terbentuk, mengurangi korupsi, membuat efisiensi dan seterusnya," pungkas Menko Luhut. (antara/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi