Menkominfo Bantah Kampanye Lewat Twitter

Selasa, 18 Januari 2011 – 06:46 WIB

JAKARTA - Menteri Informasi dan Komunikasi (Menkominfo), Tifatul Sembiring membantah tudingan bahwa dirinya menggunakan situs jejaring sosial Twitter untuk menyosialisasikan kebijakan pemerintahSalah satu pihak yang menuding Tifatul kampanye program pemerintah lewat Twitter adalah anggoya Komisi I DPR, Rachel Maryam.

”Ya tidaklah, masa sebuah kebijakan pemerintah disampaikan lewat akun pribadi

BACA JUGA: Gayus ke Luar Negeri, Patrialis Ganti Dirjen Imigrasi

Soal Research in Motion (RIM) itu kan cuma merespons pertanyaan saja yang datang dari sebagian masyarakat,” ujarnya di sela-sela rapat dengan Komisi I DPR, di gedung Nusantara II, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (17/1).

Menurut Tifatul, tudingan itu sama sekali tidak berdasar
"Semua pihak tentu bisa membuktikan bahwa semua konten di Twitter pribadi saya itu, hanya sebatas Tifatul merespon pertanyaan masyarakat

BACA JUGA: KPK Periksa Sekretaris Bupati Simalungun

Itu bukan jawaban Menkominfo," tegasnya.

Sebelumya di forum raker Komisi I DPR dengan Menkominfo, Rachel Maryam mengkritik kebiasaan Tifatul membeberkan kebijakan pemerintah melalui jejaring sosial atau microblogging semisal Twitter
Menurut Rachel, sosialisasi kebijakan lewat akun pribadi itu bukan saja tidak lazim, tetapi juga bukan saluran kerja pemerintahan yang tepat.

“Lain kali, apabila ingin menyosialisasikan program atau kebijakan, sebaiknya melalui media yang resmi sehingga tidak menimbulkan kehebohan atau misinterpretasi,” ujar Rachel.

Pernyataan Rachel ini merujuk pada ancaman Kemkominfo untuk menghentikan layanan BlackBerry dari Research In Motion (RIM) yang ditampilkan di akun pribadinya

BACA JUGA: Akui Kena Kanker, Menkes Siap Direshuffle

Ancaman ini dilayangkan Tifatul karena RIM masih menayangkan konten pornografi dan tidak mematuhi ketentuan UU lainnya.

“Jika itu memang sebuah kebijakan pemerintah, jangan pakai saluran Twitter dongPakai saluran resmi pemerintah,” ujar Rachel(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... 17 Gubernur Bermasalah, Pemerintahan Terganggu


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler