Menkopolhukam: Urusan Politik, Jangan Campuri Hukum

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto menegaskan, bahwa tidak boleh ada pihak-pihak yang mengganggu kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)Termasuk urusan politik menurutnya, diharapkan tidak sampai mengintervensi sistem kerja di KPK.

Menyikapi sikap Komisi III DPR RI yang menolak untuk menerima dua pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, Djoko mengatakan bahwa formasi pimpinan di KPK saat ini adalah lima orang

BACA JUGA: Pemerintah Klaim Petani Mulai Makmur

Karena itu katanya, tidak mungkin ada pengurangan jumlah pimpinan hanya karena penolakan dari kalangan politisi di dewan.

"Saya kira, kita ikuti saja apa yang jadi statement Ketua KPK, yaPimpinan KPK itu kan ada lima

BACA JUGA: Satu Lagi Tersangka Suap Dibui KPK

Jadi, kita ikuti saja hasil pertemuan antara Ketua KPK dan DPR," tegas Djoko kepada wartawan, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (1/2).

Jika ingin pemberantasan korupsi berjalan dengan baik, Djoko pun meminta semua pihak termasuk DPR RI, untuk mendukung kerja seluruh formasi KPK secara lengkapMasalah hukum pun katanya, tidak pantas untuk dibawa-bawa ke ranah politik

BACA JUGA: Diperiksa KPK, Ary Muladi Membisu

"Kalau semangat kita ingin memberantas korupsi, kita ingin KPK utuh, biarkan mereka secara utuh bekerjaKita jangan melihat kasus hukum dengan kacamata politik," tegasnya.

Djoko menegaskan, segala bentuk tuduhan kepada seseorang, harus dibuktikan kebenarannyaSiapapun yang terlibat dalam kasus hukum, harus bisa dibuktikan secara hukumPernyataan ini disampaikannya menanggapi ditahannya 19 politisi dan mantan politisi oleh KPK beberapa hari lalu.

"Yang terlibat dalam kasus hukum, ya, memang harus diusutJangan kita melihatnya dari kacamata politikYang terlibat atau tersangkut, sesuai aturan dan dakwaan yang adaSemua berjalan harus sesuai bukti yang ada," tegas Djoko.

Presiden Marah-marah
Sementara itu, perihal penegakan hukum di tanah air, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun disebut sudah sangat tegasSiapapun yang terlibat dalam kasus hukum, harus bisa diusut hingga tuntasBahkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi mengatakan, bahwa berulang kali Presiden SBY marah-marah hanya untuk ikut 'mengintervensi' penyelesaian tindakan hukum yang tegas.

"Yang terlibat sudah diminta Presiden untuk dicopotPresiden sampai marah-marah, dan minta semua yang terlibat diambil tindakan," tegas Sudi.

Berbagai kasus yang menjadi perhatian publik, kata Sudi pula, juga menjadi perhatian khusus Presiden SBYDi antaranya dalam kasus mafia pajak Gayus Tambunan yang melibatkan banyak pihakBukan hanya di Ditjen Pajak, tetapi juga kejaksaan, kepolisian, bahkan petugas imigrasi dalam kasus paspor asli tapi palsu untuk pelesiran Gayus ke luar negeri"Beliau (Presiden SBY) bahkan berulang kali mengatakan untuk mencopot siapa saja yang terlibat," kata Sudi.

Tidak hanya itu, Presiden SBY juga dikatakan Sudi kembali marah-marah, karena penanganan pengembalian aset Bank Century di beberapa negara seperti Swiss, ternyata berjalan lamban"Sekarang itu tim pemburu aset yang harusnya berperan, sangat parahTerlalu lelet (lamban)Makanya, kita sudah minta pada Dubes untuk segera sampaikan iniPresiden juga marah-marah karena lamban," kata Sudi.

Keterlambatan pengusutan dan pengejaran aset Bank Century di Swiss, kata Sudi lagi, di antaranya karena putusan pengadilan Jakarta Pusat perihal sita aset Century, harus terlebih dahulu diterjemahkan ke dalam Bahasa InggrisBaru kemudian, bisa ditindaklanjuti oleh pemerintahan di Swiss.

"Di Swiss ini kendalanya memang, petugas kita sangat lelet orangnya, karena berganti-gantiPadahal Swiss itu serius sekali membantu pengejaran aset CenturyBegitu datang, saya disuruh untuk melengkapi ini-itu, supaya aset-aset kita tidak lari," jelas Sudi(afz/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... SBY Tersinggung Aksi Koin untuk Presiden