jpnn.com - JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly membuka peluang mencabut surat keputusan yang telah mengesahkan kepengurusan PPP pimpinan Romahurmuziy.
Hal ini disampaikan Yasonna, menyikapi langkah PPP kubu Djan Faridz menyuratinya dan meminta SK PPP pimpinan Romi-sapaan Romahurmuziy, dicabut.
BACA JUGA: Kebijakan Ahok Bikin Data Pemilih Semakin Amburadul
Menurut Yasonna, surat Djan masih dikaji secara yuridis oleh tim di kementeriannya. Ia tidak membantah masih ada kemungkinan SK PPP Romi ditinjau ulang dan dicabut.
"Masih sama tim. Saya suruh kaji secara mendalam dari berbagai aspek yuridisnya. Semua SK bisa ditinjau ulang (dicabut). Mana ada yang nggak bisa. Kalau ada yang lebih top dari situ," kata Yasonna di kompleks Parlemen Jakarta, Rabu (19/10).
BACA JUGA: Polri Dapat Suntikan Dana Rp 923 Miliar Untuk Pilkada
Sebelumnya kubu Djan menuntut menkumham mencabut SK untuk PPP hasil Muktamar Asrama Haji Pondok Gede, karena bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 601 yang dimemenangkannya, dan telah berkekuatan hukum tetap. (fat/jpnn)
BACA JUGA: AMCD Minta MUI Luruskan Keputusan Soal Ahok
BACA ARTIKEL LAINNYA... Disarankan Cari Pengganti Ahok, Tim Pemenangan Bilang Begini
Redaktur : Tim Redaksi