jpnn.com - JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menyarankan agar Partai Golkar berdamai atau islah dan menyelesaikan kepengurusan internalnya. Pasalnya, kepengurusan itu hanya akan berlaku sampai 2016. Karena itu, Partai Golkar tidak perlu buang waktu untuk berdebat.
"Itu kan kepengurusan hanya sampai Oktober 2016. Nanti 2016 kan ada munas lagi seperti diperintahkan mahkamah partai. Jadi ini biar jelas. Kalau mereka masih gugat ke pengadilan, MA, enggak selesai-selesai," ujar Yasonna di kompleks Istana Negara, Jakarta, Kamis malam (12/3).
BACA JUGA: Yasonna Persilakan Bareskrim Teliti Keputusannya Sahkan Munas Ancol
Selain itu, kata dia, penyelenggaraan pilkada akan dilaksanakan tahun ini. Jika Golkar terus berseteru akan sulit ikut dalam proses pilkada.
Untuk bisa mengikuti pilkada, tegasnya, sebuah partai harus memiliki kepengurusan yang sah dan jelas.
Yasonna menyatakan, jika kisruh tak kunjung selesai hanya akan menimbulkan perdebatan yuridis. KPU, kata dia, juga tidak akan mengizinkan Golkar ikut pilkada jika masih ada kisruh internal.
BACA JUGA: Beginilah Nenek Asyani saat di Jeruji Besi, Tangannya Gemetar saat Disidang
"Sekarang tahapan pilkada udah mulai. Saya rasa duduk bersama saja. Mereka baru bisa ikut pilkada kalau keputusan menteri soal kepengurusan sudah jelas," tandas Yasonna.(flo/jpnn)
BACA JUGA: Menteri Susi Tegaskan Menolak Tarif untuk Ekspor Rumput Laut
BACA ARTIKEL LAINNYA... Waduh! Sudah 50 WNI Gabung ISIS
Redaktur : Tim Redaksi