jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan evaluasi terhadap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Alasannya, Yasonna telah menciptakan kegaduhan politik di DPR. Ini terkait SK pengesahan terhadap dua partai yang berkonflik, PPP dan Golkar.
Sebelumnya PTUN juga menganulir SK Menkum HAM yang mengesahkan pengurus DPP PPP hasil Muktamar Surabaya, pimpinan Romahurmuziy. PTUN DKI Jakarta juga mengeluarkan putusan sela yang menunda pelaksanaan SK Menkum HAM untuk Golkar hasil Munas Ancol.
BACA JUGA: Penuhi Panggilan Bareskrim, Ini Omongan Denny Sebelum Jalani Pemeriksaan
Hal itu menurut politikus Gerindra ini harus dijadikan pelajaran sekaligus menunjukkan kapasitas dan kapabilitas seorang Menkum HAM.
"Karena itu saya himbau Presiden Jokowi untuk mengevaluasi menkumham ini. Karena ini hanya menjadi menkumham yang menghasilkan kegaduhan politik. Sudah dua kali mengeluarkan keputusan, dua-duanya salah," kata Fadli Zon di gedung DPR, Jakarta, Kamis (2/4).
BACA JUGA: Ada Jatah Golkar di Kabinet? Ini Kata Luhut dan Andi
Fadli juga menilai tindakan Menkum HAM Yasonna ini tidak saja memalukan tapi juga membuat masalah bagi partai politik dan demokrasi di Indonesia. Inilah alasan mengapa dia mendorong presiden untuk mengevaluasi, bila perlu mencopot Menkum HAM Yasonna Laoly.
"Karena menkumham ini membuat keputusan saja salah, apalagi membuat yang lain-lain. Karena itu segera buat evaluasi dan copot menkumham Laoly ini," pungkasnya.(fat/jpnn)
BACA JUGA: Kubu Ical Sebut Munas Jakarta Ketakutan
BACA ARTIKEL LAINNYA... BBM Naik, Jokowi Ikut Naikkan Tunjangan Kendaraan Pejabat
Redaktur : Tim Redaksi