jpnn.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengaku sudah memahami pola yang dilakukan petinggi separatis Papua Barat, Benny Wenda, yang diselundupkan Vanuatu dan menyerahkan petisi berisi tuntutan referendum kemerdekaan kepada Komisi Tinggi HAM PBB di Jenewa, Swiss.
“Jadi, pattern (pola) yang dilakukan oleh Benny Wenda itu selalu: satu, manipulatif dan yang kedua, adalah fake news,” jelas Retno kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (31/1).
BACA JUGA: Bagaimana Masalah Papua Barat di Dunia Internasional Saat Ini?
Retno menjelaskan, wakil tetap RI di Jenewa, pada 30 Januari 2019 sudah melakukan pembicaraan langsung dengan KT HAM PBB. Menurut Retno, berdasar pembicaraan tersebut, KT HAM PBB merasa surprise dengan adanya anggota delegasi yang bukan delegasi resmi perwakilan Vanuatu saat pertemuan.
Retno menambahkan, KTT HAM juga menyatakan bahwa setiap pertemuan harus didasari good intention atau niat baik.
BACA JUGA: Begini Tanggapan Menlu Saudi atas Protes NU
“Jadi, dia beranggapan semua negara memiliki good intention, tapi kenyataannya bahwa Vanuatu tidak memiliki good intention dengan memasukkan Benny ke dalam (delegasi), dan juga komplain KT HAM karena di akhir pertemuan tiba-tiba yang bersangkutan berbicara mengenai Papua,” kata Retno kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (31/1).
Mantan duta besar RI untuk Kerajaan Belanda, itu menegaskan tidak kaget dengan apa yang dilakuan Benny Wanda.
BACA JUGA: KKB di Papua Berulah, Fadli Zon Salahkan Pemerintah
Menurut Retno, penjelasan KT HAM PBB sudah jelas bahwa visi Vanuatu dan Benny adalah not good intention. Apalagi, kata Retno, yang dibicarakan Benny soal Papua, itu tidak ada kaitannya dengan agenda pertemuan Vanuatu dengan KT HAM PBB.
“Karena sesi sekarang adalah sesi negara anggota PBB memberikan laporan mengenai pelaksanaan HAM, Indonesia sudah menyampaikan laporannya dua tahun yang lalu kalau tidak salah. Nah sekarang ada gilirannya ada beberapa negara termasuk Vanuatu,” jelasnya.
Retno menegaskan bahwa Indonesia tidak akan pernah mundur bila sudah menyangkut sovereignity, kedaulatan, dan integritas wilayah Indonesia. Dia menambahkan, Komisi I DPR juga sudah memberikan dukungan kepada pemerintah dalam pertemuan tadi.
“Komisi I DPR memberikan dukungan yang sangat baik bagi pemerintah untuk terus melakukan upaya upaya dalam konteks mengenai maslaha sovereignity dan teritorial,” jelasnya.
Menurut Retno, dalam hubungan diplomatik rasa saling menghormati itu harus dijunjung tinggi. Yang perlu diingat, kata Retno, salah satu prinsip yang harus dihormati semua adalah menghormati kedaulatan negara lain.
“Kami sedang mempelajari segala kemungkinan, tapi kami sudah melayangkan nota protes keras pada Vanuatu,” pungkas Retno.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menlu RI Langsung Protes ke Arab Saudi soal Tuti Tursilawaty
Redaktur : Tim Redaksi