Menpan Kecewa pada Kinerja Penegak Hukum

JAKARTA - Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, EE Mangindaan mengaku kecewa dengan kinerja lembaga penegak hukumPasalnya, selama tiga tahun pelaksanaan penilaian akuntabilitas kinerja, lembaga penegak hukum seperti Mahkamah Agung, Polri, Kejaksaan Agung, kinerja sangat buruk.

"Saya kecewa sekali

BACA JUGA: Jembatan Selat Sunda Dibangun 2014

Ini menandakan kalau lembaga penegak hukum kita tidak serius melakukan upaya reformasi birokrasiMasa' selama pelaksanaan penilaian akuntabilitas kinerja, ketiganya tidak naik-naik predikatnya (C/ sangat kurang)," tutur Mangindaan usai penyerahan laporan akuntabilitas kinerja K/L di Kantor Kementerian PAN&RB, Senin (7/3).

Satu-satunya lembaga penegak hukum yang dinilai serius dalam melakukan reformasi birokrasi di bidang akuntabilitas kinerja adalah KPK

BACA JUGA: Disiapkan Prepres Tentang Sanksi Penerima Remunerasi

Tahun ini, KPK menjadi jawara dalam pengelolaan akuntabilitas kinerjanyaMalahan lembaga anti korupsi ini hampir mencapai predikat A (sangat baik).

"Tahun lalu dia mendapatkan predikat B (baik) juga, tapi rangkingnya masih di bawah

BACA JUGA: Hindari Kriminalisasi Kasus Sisminbakum

Sekarang dia bisa melonjak naik ke posisi pertamaMengapa? Karena KPK mau melaksanakan semua aturan dengan benarDari mulai program sampai pada pelaksanaan serta hasilnya bisa dipertanggungjawabkan dan dirasakan masyarakat," bebernya.

Dia yakin, bila pimpinan MA, Kejagung maupun Polri serius dalam melakukan upaya reformasi birokrasi, prestasi yang diperoleh KPK bisa juga dikejar ketiga lembaga tersebut"Kuncinya ada di pimpinan, mau tidak melakukan perubahanKita bukan nilai siapa yang paling jago buat programTapi yang dilihat, hasilnya bagaimana menyentuh masyarakat atau tidak," tandasnya(esy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... 11 Instansi Pusat Terbaik Akuntabilitas Kinerja