jpnn.com - JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memperketat pengawasan ke daerah-daerah. Hal itu menyusul adanya temuan perilaku para pejabat daerah yang indisipliner.
“Saya sudah menghubungi Kepala BPKP untuk memperketat pengawasan di daerah-daerah yang pejabatnya tidak disiplin. Kalau pejabatnya indisipliner, sudah bisa ditebak laporan keuangannya juga asalan,” ungkap Menteri Yuddy, Rabu (14/10).
BACA JUGA: Tahun Baru Islam, Masyarakat Padati Kantor PKB
Diapun meminta BPKP memberikan tanda merah untuk laporan dari pejabat yang indispliner. Tanda merah ini akan digunakan sebagai dasar pemberian sanksi.
Yuddy menegaskan tidak hanya sanksi administrasi saja yang diberikan kepada pejabat daerah indisipliner, tapi juga penghentian bantuan pemerintah. “Yang tanda merah jangan harap bisa mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat,” tegas Yuddy.
BACA JUGA: Polri Diminta Ubah SOP Penanganan Kericuhan Massa
Sedangkan bagi pejabat daerah yang indisipliner, tidak bisa ikut promosi jabatan. Bahkan bila ada pejabat yang memenuhi syarat ikut seleksi terbuka untuk jabatan di pusat, tidak akan diloloskan karena punya catatan merah.
“Kalau ada yang sudah dapat catatan merah ikut open bidding, sudah pasti tidak akan diloloskan. Bagaimana bisa menjadi pimpinan yang baik kalau sering tidak disiplin,” tandasnya.(esy/jpnn)
BACA JUGA: Gerakan Bela Negara itu Revolusioner dan Perlu Didukung, Jika...
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kapolri: 7.000 Polwan Untuk Cegah Kekerasan Terhadap Anak
Redaktur : Tim Redaksi