jpnn.com, JAKARTA - MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas meminta Polri mendukung implementasi reformasi birokrasi (RB) tematik dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan investasi.
Menteri Anas menyebut reformasi birokrasi tematik itu membutuhkan dukungan seluruh instansi pemerintah agar perubahan yang dihasilkan makin besar.
BACA JUGA: Ratusan Purnawirawan Pati TNI-Polri Beri Dukungan untuk Anies Baswedan, Lihat Siapa yang Hadir
"Sama halnya dengan pengentasan kemiskinan dan peningkatan investasi, harus ditopang oleh berbagai instansi, termasuk Polri,” kata Anas melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (6/7).
Hal itu disampaikan menPAN-RB dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Polri 2023, di Nusa Dua, Bali.
BACA JUGA: Brigjen Endar Gagal Temui Firli Bahuri Cs saat Kembali ke KPK, Ini yang Terjadi
Anas menyampaikan dalam hal pengentasan kemiskinan, Polri dapat berperan mengawal penyaluran bantuan sosial ataupun subsidi barang kebutuhan pokok secara tepat sasaran dan tepat waktu.
Selain itu, Polri juga dapat berperan dalam menindaklanjuti penyalahgunaan kewenangan yang terjadi dalam penyaluran bantuan sosial.
BACA JUGA: Spanduk Seruan People Power Muncul di Solo, Anak Buah Gibran Bertindak
Sementara pada peningkatan investasi, Anas menyebut Polri bisa responsif dalam menindak pelanggaran hukum terkait dengan dunia usaha, terutama pada kasus korupsi, pemberantasan mafia tanah, aksi premanisme, dan pungutan liar dalam berbagai proyek investasi.
“Bayangkan jika Polri tidak berperan dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan investasi tersebut, tentu target-target pembangunan akan semakin jauh tidak tercapai dan tidak tepat sasaran,” tuturnya.
Musrenbang Polri tahun 2023 itu mengangkat tema "Polri yang Presisi Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Suksesnya Pengamanan Pemilu 2024".
Pada kesempatan itu, Menteri anas juga memberi sejumlah masukan untuk memperkuat rencana kerja Polri ke depan.
Di antaranya, Polri bisa membuat kerangka logis terkait dengan program kerja.
Kerangka itu dapat memastikan pelaksanaan program Polri tepat dan berdampak bagi masyarakat.(antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam