jpnn.com, JAKARTA - Menjelang penghapusan honorer, MenPAN-RB Azwar Anas dan asosiasi pemda menyiapkan sejumlah opsi penyelesaian tenaga non-aparatur sipil negara (non-ASN).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas bersama para gubernur, wali kota, dan bupati, sepakat mengerucutkan beberapa alternatif yang akan dirumuskan.
BACA JUGA: Ini yang Bakal Terjadi Bila 90 Ribu Honorer Pol PP Dihapuskan, Mengkhawatirkan!
"Kami telah mendetailkan alternatif terbaik terutama untuk non-ASN di seluruh Indonesia. Mulai mengerucut ada beberapa alternatif yang nanti dirumuskan," jelas Menteri Anas, usai rapat koordinasi kebijakan penataan tenaga non-ASN, di Jakarta, Rabu (18/1).
Rapat tersebut diikuti oleh Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Isran Noor, Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Bima Arya, dan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Sutan Riska Tuanku Kerajaan.
BACA JUGA: Ketum Honorer K2 Sebut Hasil Seleksi Administrasi PPPK Teknis Janggal, Benarkah?
Selain dari pimpinan daerah, rapat ini dihadiri Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana.
MenPAN-RB Azwar Anas mengatakan pemerintah telah menyusun beberapa opsi yang nantinya akan disampaikan kepada DPR RI. Beberapa alternatif itu segera didetailkan bersama tim dari provinsi, kabupaten, dan kota.
BACA JUGA: Masa Sanggah PPPK Teknis 2022 Dimulai, Honorer Punya Waktu 3 Hari
Prinsipnya tegas Menteri Anas, pemerintah pusat dan daerah berkolaborasi mencari alternatif terbaik tanpa mengesampingkan sisi kemanusiaan dan pengabdian bagi tenaga honorer.
Dia menyebutkan sejumlah faktor, seperti harus terus terjaganya kualitas pelayanan publik dimasukkan dalam opsi penyelesaian.
"Insyaallah nanti opsi terbaik bagi semuanya yang akan dijalankan oleh pemerintah, dengan mempertimbangkan berbagai faktor,” ujarnya.
Ketua Dewan Pengurus APEKSI Bima Arya mengatakan pertemuan kali ini menemukan titik terang untuk penataan honorer.
Beberapa pandangan dari ketua asosiasi pemerintah daerah ini akan diturunkan menjadi regulasi yang diusahakan menguntungkan berbagai pihak.
"Kami menetapkan bahwa proses ini harus diakselerasi, kami optimistis," tegas Wali kota Bogor ini.
Pada prinsipnya, APPSI, APEKSI, dan APKASI mendukung regulasi yang telah disepakati. Berbagai aspek didiskusikan untuk menyusun regulasi ini, termasuk terkait keuangan.
Ketua Umum APKASI Sutan Riska Tuanku Kerajaan menerangkan regulasi yang akan disusun ini diharapkan menjadi solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.
Pusat dan daerah mencari win-win solution-nya dan nanti berkoordinasi dengan kementerian terkait lagi khususnya keuangan.
"Masalah keuangan ini harus dibahas detail agar tidak membuat daerah-daerah tertekan untuk pembiayaan masalah non-ASN," ungkap Sutan yang juga bupati Dharmasraya.
Ketua Umum APPSI yang juga Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menyampaikan sepakat untuk menyelesaikan pandangan dari berbagai pihak. Tentunya pandangan bahwa kualitas pelayanan publik harus dijaga.
"Itu semua kami bahas,” pungkas Isran Noor. (esy/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad