jpnn.com, JAKARTA - Langkah maju dan cepat terus dilakukan Kementerian Sosial di bawah komando Khofifah Indar Parawansa.
Satu hal yang digenjot adalah melakukan verifikasi dan validasi (verivali) data kemiskinan dengan sistem digital.
Langkah ini dikenal dengan Sistem Informasi dan Konfirmasi Data Sosial Terpadu (SISKADASATU) dengan memanfaatkan teknologi digital yang dimiliki oleh kabupaten/kota.
BACA JUGA: Warga Ponorogo: Wah, Bu Menteri Ini Merakyat Tenan Yo..
"Ini Sesuai amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin maka Kementerian Sosial dimandatkan untuk melakukan verifikasi dan validasi data setiap dua tahun sekali," kata Mensos saat membuka Rapat Koordinasi Teknis SISKADASATU di Provinsi Bangka Belitung, Selasa malam (4/3).
Proses verivali 2017 dilakukan dengan Melihat basis data terpadu (BDT) 2015 hasil pendataan BPS. Nantinya, dalam SISKADASATU, Kemensos mengambil data BPS dan kemudian dikelompokkan per kota dan kabupaten.
BACA JUGA: Mensos Beri Bantuan kepada Korban Longsor di Ponorogo
Data kemudian diverifikasi dan validasi secara berjenjang mulai dari level RT dan RW, Kades, Lurah, Camat, kemudian dilaporkan kepada Bupati/Wali Kota hingga Gubernur.
Selanjutnya, disampaikan kepada Menteri Sosial untuk dilakukan pemutakhiran data.
BACA JUGA: Mensos Ajak Miss Universe Lihat Penyaluran Bansos
"Melibatkan unsur RT dan RW, karena mereka paling tahu kondisi masing-masing warganya. Layak atau tidak menerima bantuan," imbuh Khofifah
Meskipun jenjangnya panjang tetapi dengan menggunakan IT yang sudah on line melalui username dan password yg diakses kabupaten/kota makan sistem ini diyakini bakal efektif.
"Update data sangat penting sebagai dasar efektifitas dan ketepatan dalam menentukan penerima manfaat bantuan sosial," tegasnya.
Saat ini, program bantuan sosial dan subsidi yang disalurkan Kementerian Sosial di antaranya adalah Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Jumlah penerima manfaat program BPNT pada 2017 mencapai 1,2 juta jiwa dan sisanya 14,3 juta tetap menerima Rastra.
Sementara jumlah penerima PKH pada 2017 mencapai 6 juta keluarga penerima manfaat. Sebanyak 3 juta di antaranya telah disalurkan secara non tunai melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
"Penyalurannya menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atas nama ibu-ibu keluarga penerima manfaat (KPM)," tandasnya. (dkk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mensos Minta Data Warga Miskin di Batam Diperbaharui
Redaktur & Reporter : Muhammad Amjad